KATA PENGANTAR
Puji dan
syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan
rahmat taufik dan hidayah-Nya sehingga makalah selesai tepat waktu penulisan
makalah ini yang berjudul “perekonomian indonesia tahun 2010 hingga 2015”, ini
bertujuan untuk mengulas kembali peristiwa ekonomi di tahun 2010 hingga 2015.
Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini,itu dikarenakan
kemampuan penulis yang terbatas.namun berkat bantuan dari rekan-rekan satu
kelompok,serta dosen pembimbing yang telah membimbing dalam penyusunan makalah
ini.
Penulis
berharap dengan penulisan makalah ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis
sendiri dan bagi pembaca serta semoga menjadi bahan pertimbangan untuk
meningkatkan prestasi dimasa yang akan datang.
BEKASI, 30 MEI 2015
Penyusun
BAB I
PENDAHULUAN
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang
Susilo
Bambang Yudhoyono yang biasa disebut SBY, dilantik sebagai presiden keenam
Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004. SBY juga merupakan presiden
Indonesia yang pertama kali berhasil melaksanakan masa pemerintahannya secara
penuh di masa reformasi ini. Pada masa pemerintahan SBY ini terdapat beberapa
kondisi dan kebijakan yang ditempuh baik dalam bidang ideologi, politik,
ketahanan dan keamanan, ekonomi, sosial, maupun budaya.
Terpilihnya
Susilo Bambang Yudhoyono atau yang terkenal dengan sebutan SBY, telah membuat
babak baru dalam perjalanan sejarah Indonesia. Beliau dilantik sebagai presiden
keenam Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004 bersama wapresnya Jusuf
Kalla yang kemudian kembali terpilih di Pemilu 2009 bersama wapresnya Boediono.
Bersama dengan pasangannya, SBY memiliki komitmen untuk tetap melaksanakan
agenda reformasi. Program pertama pemerintahan SBY-JK dikenal dengan program
100 hari. Program ini bertujuan memperbaiki sitem ekonomi yang sangat
memberatkan rakyat Indonesia, memperbaiki kinerja pemerintahan dari unsur KKN,
serta mewujudkan keadilan dan demokratisasi melalui kepolisian dan kejaksaan
agung.
Langkah
tersebut disambut baik oleh masyarakat. Secara umum SBY-JK melakukan
pemeriksaan kepada pejabat yang diduga korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) diberi kebebasan oleh presiden melakukan audit dan pemberantasan korupsi.
Hasilnya telah terjadi pemeriksaan tersangka korupsi dan pejabat pemerintahan
sebanyak 31 orang selama100 hari. Artinya SBY-JK sungguh memilki komitmen dalam
upaya pemberantasan korupsi. Namun demikian, masih banyak hal yang harus
dievaluasi.
Kondisi
perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang
sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring
pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga
2009.Terbukti, perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh
krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa. Kinerja perekonomian
Indonesia akan terus bertambah baik, tapi harus disesuaikan dengan kondisi
global yang sedang bergejolak. Ekonomi Indonesia akan terus berkembang, apalagi
pasar finansial, walaupun sempat terpengaruh krisis, tetapi telah membuktikan
mampu bertahan. Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif
terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia.Pemerintahan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil mendobrak dan menjadi katarsis terhadap
kebuntuan tersebut. Korupsi dan kemiskinan tetap menjadi masalah di Indonesia.
Namun setelah beberapa tahun berada dalam kepemimpinan nasional yang tidak
menentu, SBY telah berhasil menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di
Indonesia.
1.2 Rumusan
masalah
1. Bagaimana masa pemerintahan SBY?
2.
Bagaimana kondisi dan
kebijakan SBY?
3.
Kelebihan dan kelemahan
pemerintahan SBY?
1.2 Tujuan masalah
1. Menjelaskan masa pemerintahanSBY
2.
Menjelaskan kondisi dan
kebijakan SBY
3.
Menjelaskan kelebihan dan
kelemahan SBY
4. Untuk memenuhi tugas mata kuliah ini
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Profil Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Jend. TNI ( Purn.) Dr. H. Susilo
Bambang Yudhoyono (lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia, 9 September 1949,umur 62 tahun) adalah Presiden Indonesia ke-6
yang menjabat sejak 20 Oktober 2004. Ia, bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, terpilih dalam Pemilu Presiden 2004. Ia
berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali
memenangkan Pemilu
Presiden 2009, kali ini bersama Wakil Presiden Boediono.
Sehingga, sejak era reformasi dimulai,
Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang
menyelesaikan masa kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali
untuk periode kedua.Yudhoyono yang dipanggil “Sus” oleh orang tuanya dan populer
dengan panggilan “SBY”, melewatkan sebagian masa kecil dan remajanya di Pacitan.
Ia merupakan seorang pensiunan militer.
Selama di
militer ia lebih dikenal sebagai Bambang Yudhoyono. Karier militernya terhenti
ketika ia diangkat Presiden Abdurrahman
Wahid sebagai Menteri
Pertambangan dan Energi pada tahun 1999 dan tampil
sebagai salah seorang pendiri Partai
Demokrat. Pangkat terakhir Susilo Bambang Yudhoyono adalah Jenderal
TNI sebelum pensiun pada 25 September 2000. Pada Pemilu Presiden
2004, keunggulan suaranya dari Presiden Megawati Soekarnoputri membuatnya
menjadi presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat
Indonesia. Hal ini dimungkinkan setelah melalui amandemen UUD 1945. Dalam kehidupan
pribadinya, Ia menikah dengan Kristiani Herrawati yang merupakan anak
perempuan ketiga Jenderal (Purn) Sarwo Edhi
Wibowo (alm), komandan RPKAD (kini Kopassus)
yang turut membantu menumpas Partai Komunis Indonesia (PKI) pada
tahun1965.
1. Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid I Era Susilo Bambang Yudoyono dan
Jusuf Kalla (2004-2009).
Langkah Presiden SBY untuk
merangkul Parpol-parpol yang kalah dalam Pemilu 2009 adalah bagian dari
kebijakan Soft Power, atau kebijakan untuk bergotong-royong dalam membangun
bangsa dan negara. Ini serupa dengan Kabinet Gotong-Royong di masa lalu. Keadaan
sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan gotong royong memiliki
karakteristik sebagai berikut:
a. Rendahnya pertumbuhan ekonomi yang dikarenakan masih kurang
berkembangnya investasi terutama disebabkan oleh masih tidak stabilnya kondisi
sosial politik dalam negeri.
b. Dalam hal ekspor, sejak 2000, nilai ekspor non-migas Indonesia terus
merosot dari 62,1 miliar dollar AS menjadi 56,3 miliar dollar As tahun 2001,
dan tahun 2002 menjadi 42,56 miliar dollar AS.
Kabinet
Indonesia Bersatu merupakan kabinet pemerintahan Indonesia yang dibagi menjadi
Kabinet Indonesia bersatu jilid I dan II .kabinet Indonesia bersatu jilid I
yaitu merupakan bentuk pemerintahan yang ke enam yang dipimpin oleh Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla pada masa
(2004 – 2009) dan presiden yang pertama kalinya dipilih melalui sistem
pemilihan umum langsung di Indonesia sedangkan kabinet Indonesia bersatu jilid
II dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan wakil Presidennya Dr.
Boediono yang merupakan bentuk pemerintahan yang ke tujuh pada masa
(2009-2014). Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan
kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan
harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia.
Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan,
serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan
kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni
Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak
sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah
sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah
mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim
investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit
pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan
kepala-kepala daerah.
Menurut
Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja.
Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi
kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah
revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di
Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. Selain itu,
pada periode ini pemerintah melaksanakan beberapa program baru yang dimaksudkan
untuk membantu ekonomi masyarakat kecil diantaranya PNPM Mandiri dan Jamkesmas.
Pada prakteknya, program-program ini berjalan sesuai dengan yang ditargetkan
meskipun masih banyak kekurangan disana-sini.
Pada
pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF
sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi
mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun
wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya
laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan
jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi
39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal,
antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat
kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector
riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi
pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja
Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu
sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain
pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.
Namun,
selama masa pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia memang berada pada masa
keemasannya. Indikator yang cukup menyita perhatian adalah inflasi. Sejak tahun
2005-2009, inflasi berhasil ditekan pada single digit. Dari 17,11% pada tahun
2005 menjadi 6,96% pada tahun 2009. Tagline strategi pembangunan ekonomi SBY
yang berbunyi pro-poor, pro-job, dan pro growth (dan kemudian ditambahkan
dengan pro environment) benar-benar diwujudkan dengan turunnya angka kemiskinan
dari 36,1 juta pada tahun 2005, menjadi 31,02 juta orang pada 2010. Artinya,
hampir sebanyak 6 juta orang telah lepas dari jerat kemiskinan dalam kurun
waktu 5 tahun. Ini tentu hanya imbas dari strategi SBY yang pro growth yang
mendorong pertumbuhan PDB.
Imbas dari
pertumbuhan PDB yang berkelanjutan adalah peningkatan konsumsi masyarakat yang
memberikan efek pada peningkatan kapasitas produksi di sector riil yang tentu
saja banyak membuka lapangan kerja baru. Memasuki tahun ke dua masa
jabatannya, SBY hadir dengan terobosan pembangunannya berupa master plan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3 EI). Melalui
langkah MP3EI, percepatan pembangunan ekonomi akan dapat menempatkan Indonesia
sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan perkapita antara UsS
14.250-USS 15.500, dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USS
4,0-4,5 triliun.
2. Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid II Era Susilo Bambang Yudiono dan
Boediono (2009-2014)
Pada periode ini, pemerintah
khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu :
1) BI rate
2) Nilai tukar
3) Operasi moneter
4) Kebijakan makro prudensial untuk pengelolaan likuiditas dan
makroprudensial lalu lintas modal.
Dengan
kebijakan-kebijakan ekonomi diatas, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh pula pada meningkatnya
kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hampir tujuh tahun sudah ekonomi Indonesia
di tangan kepemimpinan Presiden SBY dan selama itu pula perekonomian Indonesia
boleh dibilang tengah berada pada masa keemasannya. Beberapa pengamat ekonomi
bahkan berpendapat kekuatan ekonomi Indonesia sekarang pantas disejajarkan
dengan 4 raksasa kekuatan baru perekonomian dunia yang terkenal dengan nama
BIRC (Brazil, Rusia, India, dan China).
Krisis
global yang terjadi pada tahun 2008 semakin membuktikan ketangguhan
perekonomian Indonesia. Di saat negara-negara superpower seperti Amerika
Serikat dan Jepang berjatuhan, Indonesia justru mampu mencetak pertumbuhan yang
positif sebesar 4,5% pada tahun 2009. Gemilangnya fondasi perekonomian
Indonesia direspon dunia internasional dengan menjadikan Indonesia sebagai
salah satu negara pilihan tempat berinvestasi. Dua efeknya yang sangat terasa
adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai rekor tertingginya sepanjang
sejarah dengan berhasil menembus angka 3.800. Bahkan banyak pengamat yang
meramalkan sampai akhir tahun ini IHSG akan mampu menembus level 4000.
Indonesia
saat ini menjadi ekonomi nomor 17 terbesar di dunia. “Tujuan kami adalah untuk
menduduki 10 besar. Kami sangat optimistis karena IMF pun memprediksi ekonomi
Indonesia akan mengalahkan Australia dalam waktu kurang dari satu dekade ke
depan,” tutur SBY dalam sebuah acara, banyak sekali masalah masalah penting di
jaman pemerintah jilid I dan II yang hilang begitu saja tanpa tau akhir inti
dan akar kemana permasalahan itu berawal pada Pemerintahan Indonesia Jilid I
maupun jilid II bagaimanapun kebijakan, menteri dan lain sebagainya kita sebagai
masyarakat hanya mengharapkan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi
negara yang akan berpengaruh pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat
Indonesia yang saat ini masih tidak ada perkembangannya.
2.2 Masa
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Masa
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dapat dibagi menjadi dua masa, yaitu masa
pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono. Pemerintahan SBY-JK berlangsung
pada tahun 2004-2009. Dalam pemerintahan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
bersama wakilnya, Jusuf Kalla mencetuskan visi dan misi sebagai berikut:
Visi :
1. Terwujudnya kehidupan
masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai.
2. Terwujudnya masyarakat, bangsa
dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak-hak asasi manusia.
3. Terwujudnya perekonomian
yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta
memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.
Misi :
1. Mewujudkan Indonesia yang aman damai
2. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis
3. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera.
Pemerintahan SBY-Boediono berlangsung
dari tahun 2009 sampai sekarang. Dalam pemerintahan ini, Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono bersama wakilnya, Boediono mencetuskan visi dan misi sebagai
berikut :
Visi :
TERWUJUDNYA
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR
1. Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera.
2. Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi
3. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang
Misi :
MEWUJUDKAN INDONESIA YANG
LEBIH SEJAHTERA, AMAN DAN DAMAI DAN MELETAKKAN FONDASI YANG LEBIH KUAT BAGI
INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS.
1. Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Indonesia untuk mencapai Kesejahteraan
bagi seluruh Rakyat Indonesia.
2. Melanjutkan upaya menciptakan Good Government dan Good Corporate
Governance.
3. Demokratisasi Pembangunan dengan memberikan ruang yang cukup untuk
partisipasi dan kreativitas segenap komponen Bangsa.
4. Melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberantas korupsi.
5. Belajar dari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain, maka
Pembangunan Masyarakat Indonesia adalah pembangunan yang inklusif bagi segenap
komponen bangsa.
2.3
Kondisi dan Kebijakan
1. Ideologi
Masa
pemerintahan SBY lebih dipermudah akibat kebijakan Soeharto yang meredam
pengaruh ideologi, sehingga ketika SBY menjabat, pertarungan ideologi tidak
sebagus dari yang dahulu, meskipun masih cukup signifikan. Menyadari kesalahan
pendahulunya, SBY menyatakan partainya sebagai partai tengah, yakni
nasionalis-religius. Dengan demikian, SBY tidak membangun kekuatan baru,
namun meletakkan dirinya dalam posisi anetrl, tidak memihak ideologi
manapun. SBY melalui partainya pun mengajak partai-partai lain baik Nasionalis
maupun Islam untuk berkoalisi.Melalui pidatonya, SBY menggunakan kata-kata
sedemikian rupasehingga tidak menyinggung kekuatan manapun, meskipun hal
tersebut menyebabkan publik kurang memahami maksud dari SBY. Karena
memposisikan dirinya seperti itu, SBY pun dikritik sebagai sosok yang
peragu dan tidak tegas”.
Presiden SBY
menyampaikan sambutan peresmian Pusdik Pancasila
dan Konstitusi MK di Cisarua, Bogor, Jabar,
Selasa (26/2) pagi.Walaupun Pancasila menjadi opsi terbaik bagi permasalahan
bangsa, namun Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. “Tetaplah harus
kita jaga menjadi open and living ideology. Mari kita dengan teguh
dan cerdas dan yakin diri untuk memaknai dan memposisikan Pancasila seperti
itu,” ujar Presiden SBY. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal ini
saat meresmikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi
(MK) Republik Indonesia, di Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor, Jawa Barat,
Selasa (26/2) pagi. Dengan adanya Pusdik Pancasila dan Konstitusi MK, Presiden
SBY mengajak agar pendidikan Pancasila dilakukan dengan semangat untuk menjaga
relevansi dan aktualisasi Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.
Sebelumnya, SBY mengatakan bahwasebenarnya Pancasila digali dan lahir di Indonesia
sebagai alternatif tehadap ideologi dunia yang berbenturan.“Dengan di satu
ujung ada kapitalisme, liberalisme, di ujung lainnya ada marxisme, sosialisme,
dan komunisme. Meskipun ada spektrum dan varian tetapi masyarakat dunia
mengenal inilah ekstrim kubu dari ideologi yang hadir di dunia. Pancasila
justru hadir sebagai the third way,” SBY menjelaskan. Pancasila sebagai
ideologi negara dan falsafah bangsa, lanjut Presiden, adalah sesuatu yang
berbeda dengan ideologi lain. “Dengan berakhirnya Perang Dingin memang ada
perubahan bangsa-bangsa yang menganut ekstrim ideologi marxisme, komuinisme,
dan sosialisme yang menganut command economy,” Presiden menambahkan.
Ketika dunia terkena krisis ekonomi dan terbentuk G20, dunia yang didasarkan
liberalisme, kapitalisme, dan neoliberalisme juga gagal menjawab tantangan
global bahkan menimbulkan permasalahan baru. “Kedua ekstrim ideologi ini telah
mendapatkan koreksi dari sejarah,” SBY mengingatkan.
Indonesia
selamat dari krisis ekonomi global sekarang ini karena sebenarnya kita memilih
jalan yang berbeda, tidak masuk pada kutub-kutub ideologi seperti itu tapi
kita menemukan jalan dan cara kita sendiri yang sebenarnya berakar, mengalir,
dan dijiwai oleh Pancasila dan semua nilai yang terkandung dan dijalankan di negeri
ini,” ujar Presiden SBY.
2. Politik
Dalam pemilu
legislatif 2004, partai yang didirikan oleh SBY, yaitu Partai Demokrat, meraih
7,45% suara. Kemudian pada 10 Mei 2004, tiga partai politik yaitu Partai
Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang
secara resmi mencalonkannya sebagai presiden dan berpasangan dengan kandidat
wakil presiden Jusuf Kalla. Dalam masa kepemimpinannya bersama
Jusuf Kalla, beliau didukung oleh koalisi dari Partai Demokrat, Partai Golkar,
Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai
Bulan Bintang. Kemudian di pemilu 2009, SBY kembali menjadi calon presiden
bersama pasangan barunya yaitu Boediono dan kembali terpilih sebagai presiden
Indonesia.Dalam pemerintahan SBY ini, melakukan beberapa kebijakan politik
diantaranya:
1. Pembentukan Kabinet Bersatu
Pada periode
kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang
merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Kabinet Indonesia
Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa
baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono
melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan
evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan
perombakan kedua pada 7 Mei 2007.
2. Pembentukan Kabinet Bersatu jilid II
Pada periode
kepemimpinannya yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II yang
merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari
usulan partai politik pengusul pasangan
SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang
mendapatkan kursi di DPR (Partai
Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung
setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan
profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY
pada 21 Oktober 2009 dan dilantik
sehari setelahnya.Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan.
Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan perombakan Kabinet
Indonesia Bersatu II, beberapa wajah baru masuk ke dalam kabinet dan beberapa
menteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet.
3. Menganut konsep Trias Politika
Trias
Politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut diberbagai
negara di aneka belahan dunia. Konsep dasarnya adalah, kekuasaan di suatu
negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan
harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda.
Trias
Politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada 3
lembaga berbeda: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Legislatif adalah
lembaga untuk membuat undang-undang; Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan
undang-undang; dan Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya
pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang
jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan
manapun yang melanggar undang-undang.
Dengan
terpisahnya 3 kewenangan di 3 lembaga yang berbeda tersebut, diharapkan
jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan
oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme check and balances (saling
koreksi, saling mengimbangi). Kendatipun demikian, jalannya Trias Politika di
tiap negara tidak selamanya serupa, mulus atau tanpa halangan.
Konsep Trias
Politika (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) pada masa pemerintahan SBY
mengalami perubahan progresif, dimana konsep tersebut berusaha menempatkan
posisinya berdasarkan prinsip structural Sistem Politik Indonesia, yakni
berdasarkan kedaulatan rakyat. Pada masa pemerintahan SBY, hal tersebut
benar-benar terimplementasikan, dimana rakyat bisa memilih secara langsung
calon wakil rakyat melalui Pemilu untuk memilih anggota dewan legislaif, dan
Pilpres untuk pemilihan elit eksekutif, sekalipun untuk elit yudikatif,
pemilihannya masih dilakukan oleh DPR dengan pertimbangan presiden.
4. Sistem Kepartaian
Di Indonesia
sendiri, selama masa pemerintahan SBY di tahun 2004-2009, sistem kepartaian
mengalami perubahan yang signifikan, dimana partai politik bebas untuk
didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta
tidak menyimpang dari hakikat pancasila secara universal. Masyarakat Indonesia
pun dapat memilih calon wakil rakyat pilihan mereka secara langsung, hal
tersebut tentu menunjukan apresiasi negara terhadap hak dasar bangsa secara
universal dalam konteks pembentukan negara yang demokratis.
5. Politik Pencitraan
Politik
pencitraan merupakan salah satu senjata ampuh yang digunakan para pemimpin
negara untuk mengambil hati rakyatnya. Pola politik pencitraan tentu digunakan
oleh hampir semua pemimpin negara di dunia, termasuk Presiden SBY. Selaku
pemimpin negara, ia tentu harus membentuk citra dirinya sebaik mungkin demi
menjaga imej baiknya di mata masyarakat Indonesia. Dalam melakukan politik
pencitraan tersebut, Presiden SBY melakukanya dengan beberapa hal, yang terbagi
dalam konteks internal dan konteks eksternal.
Dalam
konteks internal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan menggunakan
kapabilitas internalnya, yakni dengan kapabilitas retorika atau kemampuan
berbicara di depan umum. Dari lima jenis retorika yang dikemukakan Aristoteles,
Presiden SBY dinilai mengimplementasikan Retorika tipeElucotio, dimana
pembicara memilih kata-kata dan bahasa yang tepat sebagai alat pengemas pesanya
ketika berbicara di depan umum. Selain hal tersebut, konteks internal disini
berkaitan dengan sikap bijak, kalem, dan legowo yang ditunjukan Presiden SBY
kepada masyarakat, dimana hal tersebut tentunya dapat berimplikasi terhadap
penarikat rasa simpatik masyarakat itu sendiri.
Dalam
konteks eksternal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan beragam aspek, salah
satunya adalah kampanye, dan introduksi prestasi positif SBY selama memerintah
Indonesia. Hal tersebut tentu dapat memicu ketertarikan rakyat Indonesia akan
keberhasilan SBY dan menjadi simpatik atasnya.
6. Politik Luar Negeri
SBY berusaha
memantapkan politik luar negeri Indonesia dengan cara meningkatkan kerjasama
internasional dan meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka
memperjuangkan kepentingan nasional. Baru-baru ini Indonesia berani mengambil
sikap sebagai satu-satunya negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang
bersikap abstain ketika semua negara lainnya memberikan dukungan untuk memberi
sanksi pada Iran.
SBY telah
berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin
berbagai kerjasama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya, antara lain
dengan Jepang. Perubahan-perubahan global pun dijadikannya sebagai peluang.
Politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan SBY diumpamakan dengan
istilah ‘mengarungi lautan bergelombang’, bahkan ‘menjembatani dua karang’. Hal
tersebut dapat dilihat dengan berbagai insiatif Indonesia untuk menjembatani
pihak-pihak yang sedang bermasalah. Ciri politik luar negeri Indonesia pada
masa pemerintahan SBY, yaitu :
- Terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain (Jepang, China, India, dll).
- Terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia terhadap perubahan-perubahan domestik dan perubahan-perubahan yang terjadi di luar negeri (internasional).
- Bersifat pragmatis kreatif dan oportunis, artinya Indonesia mencoba menjalin hubungan dengan siapa saja (baik negara, organisasi internasional, ataupun perusahaan multinasional) yang bersedia membantu Indonesia dan menguntungkan pihak Indonesia.
- Konsep TRUST, yaitu membangun kepercayaan terhadap dunia Internasional. Prinsip-prinsip dalam konsep TRUST adalah unity, harmony, security, leadership, prosperity. Prinsip-prinsip dalam konsep TRUST inilah yang menjadi sasaran politik luar negeri Indonesia di tahun 2008 dan selanjutnya.
2.4 Ketahanan
dan Keamanan
Ukuran
keberhasilan atau kegagalan menjadi sangat penting dalam mengevaluasi Presiden
Susilo Bambang Yudoyono. Disatu pihak, kedudukan Presiden SBY, memiliki
legitimasi dan kredibilitas yang cukup tinggi. Dipihak lain, Presiden SBY telah
berupaya merealisasikan sebagian janji-janji dalam berbagai program pembangunan
nasional.
1. KEBERHASILAN
a. Dalam
ketahanan dan keamanan, keberanian menyeret sebagian koruptor-koruptor, baik
pejabat pemerintah di daerah maupun di pusat terhadap lembaga legislatif dan
eksekutif telah dilakukan. Perang melawan korupsi dalam kabinet SBY terlihat
jelas dan menggembirakan. Instrumen hukum UU No.31/1999 tentang Korupsi, UU
No.36/2003 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Instrumen presiden 2005,
tentang Tim Pemberantas Korupsi (Timtas-TIPIKOR) yang memiliki kewenangan luar
biasa. Sebagai satu contoh, Gubernur Aceh, Abdullah Puteh dihukum 10 tahun
adalah bukti komitmen tersebut.
b. Kesungguhan
penegakan keamanan dan ketahanan itu, juga bisa terlihat atas keberhasilan
penandatanganan MoU antara pemerintah RI dengan GAM, 15 Agustus 2005 di
Helsinki. Meskipun MoU tidak sederajat dengan Perjanjian Internasional, praktek
di lapangan telah memperlihatkan kedua pihak mematuhinya. Pemusnahan senjata
oleh GAM dengan pengawasan Aceh Mission Monitoring (AMM) terus dilaksanakan.
Pemberlakuan amnesti terhadap tahanan praktek juga telah dilakukan. Ribuan TNI
non-organik sebagian telah dikembalikan dari Aceh ke daerah masing-masing.
Akibat penandatanganan MoU situasi keamanan, kedamaian dan masyarakat Aceh
telah pulih. Keberhasilan ini mustahil dapat dicapai sekiranya kedua belah
pihak tidak memiliki komitmen. Telah lama TNI bercokol di Aceh dan jelas-jelas
kebijakan tersebut kontra produktif terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM
secara internasional dan nasional.
c. Masalah
politik dan keamanan cukup stabil dan tampak konsolidasi demokrasi dan
keberhasilan pilkada Aceh menjadi catatan prestasi. Namun, potensi demokrasi
ini belum menghasilkan sistem yang pro-rakyat dan mampu memajukan kesejahteraan
bangsa Indonesia.Tetapi malah mengubah arah demokrasi bukan untuk rakyat
melainkan untuk kekuatan kelompok.
2. KEGAGALAN
a. Pada
masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2009, pemerintah dan DPR tidak
berhasil menetapkan satu pun undang-undang bidang pertahanan nasional.
b. Pertahanan
dan keamanan yang terasa masih menjadi nilai raport merah SBY adalah
rendahnya komitmen mereka terhadap penciptaan sistem keamanan masyarakat.
Tragedi Bom Bali II 1 Oktober (jatuh pada hari Kesaktian Pancasila) yang
diklaim oleh Wapres Yusuf Kalla sebagai kecolongan tidak terbantahkan.
Sebelumnya juga teror bom di Tentena Poso di wilayah tentara Sulawesi Tengah
bukti kegagalan tersebut. Sementara Dr. Azhari dan Nurdin Top juga tidak akan
tertangkap jika cara kerja aparat penegak hukum tidak professional.
Kita
percaya, sistem hukum terpadu tentang pencegahan dan penanggulangan terorisme
diperlukan, tetapi kejahatan teorisme juga belum tentu akan berkurang.
Sejatinya UU NO.15/2003, tentang Tindak Pidana Terorisme sesungguhnya tidak
memadai. Untuk itu Presiden SBY perlu mengusulkan UU Keamanan dan Intelejen
Nasional cukup proporsional dan tepat momennya. Tiadanya institusi yang
kredibel dalam mengkoordinasikan berbagai aparat pemerintah dan penegak hukum
dalam menanggulangi terorisme menyisakan soal ancaman keamanan sebagai masalah
utama. Namun, tidak salah jika kita menengok Amerika, Malaysia dan Singapore.
Terlindunginya masyarakat dari rasa aman, tentram merupakan segi-segi positif
dari adanya instrumen hukum tersebut. Kinerja aparat keamanan khusunya dalam
pencegahan terorisme perlu ditingkatkan melalui para TNI-POLRI dan Intelejen
tanpa harus menaksirkan KOTER. Validitas Keppres tentang kebijakan menaikkan
BBM 100% oleh pemerintah secara sepihak hanya logis dalam tatanan kepentingan
ekonomi nasional. Namun, kenaikan BBM yang dibarengi oleh kenaikan harga-harga
bahan pokok itu artinya justru menyengsarakan masyarakat. Sampai saat ini,
pemerintah belum mampu memperlihatkan upaya untuk meningkatkan kemampuan daya
beli masyarakat melalui jumlah pengangguran.
Kegagalan
pemerintah SBY dalam menciptakan rasa aman dan tentram masyarakat tak
terhindarkan melalui pembagian kompensasi BBM sebesar Rp 300.000 KK per bulan
terhadap masyarakat miskin. Kenaikan itu menjadi tidak berarti, mengingat harga
bahan pokok menjadi naik pula. Lagi pula, kenaikan harga BBM sungguh telah
memicu kegelisahan masyarakat. Memang niat memberikan kompensasi BBM terhadap
orang-orang miskin tidak diragukan nilai baik dan manfaatnya. Akan tetapi,
upaya untuk mensejahterakan masyarakat sesuai pasal 33 dan 34 UUD 1945 menjadi
tidak kena sasaran bilaman tidak dipersiapkan secara matang.
Bukti
lemahnya persiapan itu tidak sekedar ditentukan oleh rumusan kemiskinan dan
data-data yang akurat di lapangan. Tapi juga dampak-dampak negatif dari
pemberian uang tunai tidak menjamin sama sekali. Bencana sosial ini tampak
dalam penderitaan dan kesengsaraan masyarakat miskin. Sampai saat ni tidak
kurang dari empat orang tewas dalam prosespengambilan kompensasi BBM. Beberapa
kepala desa dan kepala RT yang juga tewas ditusuk dan juga bunuh diri. Jika
disana puluhan penegak hukum dalam konteks pemberantasan korupasi, terorisme
dan mensejahterakan masyarakat. Dengan kata lain, nilai raport merah SBY-YK
tidak akan berubah jika dikemudian hari tidak mengalami perubahan.
- Reformasi Sektor Pertahanan dan Keamanan selama kurang lebih tujuh tahun diIndonesia meski mengalami kemajuan yang relative baik, tapi masih membutuhkan kerja-kerja politik yang serius bagi proses SSR yang lebih baik. Masalah oportunisme elit sipil dan penolakan dari internal masing-masing lembaga sektor keamanan dan pertahanan tersebut masih mendominasi permasalahan bagi penguatan negara demnokratis, dan profesionalisme lembaga-lembaga tersebut. Setidaknya bila kita mengacu pada tiga kerangka peran, yakni: sektor pertahanan dan keamanan, sektor sosial-politik, dan sektor ekonomi, dapat dilihat bagaimana perjalanan SSR di Indonesia berjalan tertatih-tatih. Dari ketiga kerangka peran tersebut, lembaga-lembaga sektor pertahanan dan keamanan masih masih dilingkupi oleh ketiga kerangka peran tersebut. Artinya masih belum profesional dalam merumuskan peran masing-masing, meski sudah merevisi doktrin. Masih ada yang harus dipertegas pada peran dan fungsi dari masing-masing lembaga. Salah satunya misalnya penempatan TNI dan Polri yang belum pas dalam struktur pemerintahan. Apakah di bawah atau di dalam Departemen Pertahanan untuk TNI, atau apakah di bawah Presiden, masuk ke salah satu departemen, atau bahkan menjadi departemen tersendiri.
- Ketidaktegasan dan konsistenan inilah yang menyebabkan banyak sekali cela bagi TNI, Polri, maupun lembaga intelejen melalui perundang-undangan yang dihasilkan untuk melakukan kerja atau fungsi-fungsi di luar kewajibannya. Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah buruknya konsepsi strategis pertahanan dan keamanan, sehingga dalam konsepsi operasional pun juga mengalami kendala yang relatif serius. Apalagi reformasi kultural di ketiga lembaga tersebut belum berubah. Masih menggunakan mindset lama, sehingga menghambat langkah dan jalan bagi suksesnya reformasi sektor pertahanan dan keamanan di Indonesia.
- Penegakan hukum berjalan di tempat. Kasus-kasus besar selalu diakhiri dengan drama transaksional. Bahkan tebang pilih menjadi gaya penegakan hukum pemerintah di bawah komando SBY. Kegagalan itu diwakili Kementerian Hukum dan HAM dalam pembebasan 29 napi koruptor atas nama remisi (HUT RI dan Lebaran).
- Sektor kelautan juga dinilai masih banyak terjadi pencurian-pencurian sumber daya alam Indonesia seperti ilegal fishing.
- Rasa aman dan damai makin jauh di tengah tingginya pelanggaran HAM, kekerasan, perusakan lingkungan hidup, serta hukum yang tidak berdaulat.
- Pemerintahan SBY-Boediono gagal melakukan agenda reformasi peradilan militer melalui Revisi Undang-undang No. 31 Tahun 1997. Pemerintahan SBY tidak memiliki niatan dan upaya sungguh-sungguh untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di sector keamanan.
- SBY dianggap lamban menyikapi kisruh KPK vs Polri. SBY baru mau turun setelah rakyat mendesak. Selain itu, menurut mereka, kebijakan ekonomi yang dilegitimasi SBY juga dinilai berpihak pada kepentingan kapital, kebijakan energi nasional mengesampingkan aspek kemandirian, skandal bailout Bank Century yang tak kunjung selesai, penegakkan supremasi hukum, serta gagalnya SBY mewujudkan Indonesia sebagai rumah yang aman bagi masyarakatnya.
- Pemerintah SBY juga telah gagal melindungi kekayaan rakyat berupa minyak dan gas bumi, barang tambang maupun yang lainnya tidak banyak dinikmati oleh rakyat, tapi oleh segelintir orang, termasuk pihak asing melalui regulasi dan kebijakan yang tidak pro rakyat. Pemerintah SBY juga gagal memberantas korupsi dan mafia hukum. Iironinya banyak dilakukan oleh para pejabat yang berlangsung makin massif dan sistemik. Sekitar 148 kepala daerah sekarang ini jadi tersangka korupsi, dan diantaranya adalah 17 Gubernur. Kasus korupsi melahirkan korupsi baru melalui mafia hukum yang bisa mengatur Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan pengacara. Itulah yang membuat banyak kasus korupsi yang tidak terungkap. Kasus skandal Bank Century atau mafia Perpajakan adalah salah satunya.
2.5 Ekonomi
Pada
pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara
Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan
langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan
sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan
menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara
Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam
perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus Bank Century yang sampai
saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk
menyelesaikan kasus Bank Century ini.
Kondisi
perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat
baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring
pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga
2009. anak Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat
mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011.
Dengan demikian prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan
semula. Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap
perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas
Indonesia yang pada triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni
mencapai sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada Januari 2010.
Salah satu
penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan
pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang
Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan
yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun
masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi
yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun
Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar
lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga
Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tingkat pertumbuhan ekonomi
periode 2005-2007 yang dikelola pemerintahan SBY-JK relatif lebih baik
dibanding pemerintahan selama era reformasi dan rata-rata pemerintahan Soeharto
(1990-1997) yang pertumbuhan ekonominya sekitar 5%. Tetapi, dibanding kinerja
Soeharto selama 32 tahun yang pertumbuhan ekonominya sekitar 7%, kinerja
pertumbuhan ekonomi SBY-JK masih perlu peningkatan. Pertumbuhan ekonomi era
Soeharto tertinggi terjadi pada tahun 1980 dengan angka 9,9%. Rata-rata
pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY-JK selama lima tahun menjadi 6,4%, angka
yang mendekati target 6,6%.
Kebijakan
menaikkan harga BBM 1 Oktober 2005, dan sebelumnya Maret 2005, ternyata
berimbas pada situasi perekonomian tahun-tahun berikutnya. Pemerintahan SBY-JK
memang harus menaikkan harga BBM dalam menghadapi tekanan APBN yang makin berat
karena lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga BBM tersebut telah mendorong
tingkat inflasi Oktober 2005 mencapai 8,7% (MoM) yang merupakan puncak tingkat
inflasi bulanan selama tahun 2005 dan akhirnya ditutup dengan angka 17,1% per
Desember 30, 2005 (YoY). Penyumbang inflasi terbesar adalah kenaikan biaya
transportasi lebih 40% dan harga bahan makanan 18%.Core inflation pun naik
menjadi 9,4%, yang menunjukkan kebijakan Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang
otoritas moneter menjadi tidak sepenuhnya efektif. Inflasi yang mencapai dua
digit ini jauh melampaui angka target inflasi APBNP II tahun 2005 sebesar 8,6%.
Inflasi sampai bulan Februari 2006 (YoY) masih amat tinggi 17,92%, bandingkan
dengan Februari 2005 (YoY) 7,15% atau Februari 2004 (YoY) yang hanya 4,6%.
Efek inflasi
tahun 2005 cukup berpengaruh terhadap tingkat suku bunga Sertifikat Bank
Indonesia (SBI), yang menjadi referensi suku bunga simpanan di dunia
perbankan Data Harga Bahan Bakar Minyak 2004 vs 2009 (Naik)
Harga
|
2004
|
2009
|
Catatan
|
Minyak Mentah Dunia / barel
|
~ USD 40
|
~ USD 45
|
Harga hampir sama
|
Premium
|
Rp 1810
|
Rp 4500
|
Naik 249%
|
Minyak Solar
|
Rp 1890
|
Rp 4500
|
Naik 238%
|
Minyak Tanah
|
Rp 700
|
Rp 2500
|
Naik 370%
|
Dengan
kondisi harga minyak yang sudah turun dibawah USD 50 per barel, namun harga
jual premium yang masih Rp 4500 per liter (sedangkan harga ekonomis ~Rp 3800
per liter). Maka sangat ironis bahwa dalam kemiskinan, para supir angkot harus
mensubsidi setiap liter premium yang dibelinya kepada pemerintah. Sungguh
ironis ditengah kelangkaan minyak tanah, para nelayan turut mensubsidi setiap
liter solar yang dibelinya kepada pemerintah. Dalam kesulitan ekonomi global,
pemerintah bahkan memperoleh keuntungan Rp 1 triluin dari penjualan premium dan
solar kepada rakyatnya sendiri. Inilah sejarah yang tidak dapat dilupakan.
Selama lebih 60 tahun merdeka, pemerintah selalu membantu rakyat miskin dengan
menjual harga minyak yang lebih ekonomis (dan rendah), namun sekarang sudah
tidak lagi rakyatlah yang mensubsidi pemerintah.
Berdasarkan
janji kampanye dan usaha untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat, pemerintah
SBY-JK selama 4 tahun belum mampu memenuhi target janjinya yakni pertumbuhan
ekonomi rata-rata di atas 6.6%. Sampai tahun 2008, pemerintah SBY-JK hanya
mampu meningkatkan pertumbuhan rata-rata 5.9% padahal harga barang dan jasa
(inflasi) naik di atas 10.3%. Ini menandakan secara ekonomi makro, pemerintah
gagal mensejahterakan rakyat. Tidak ada prestasi yang patut diiklankan oleh
Demokrat di bidang ekonomi.
Pertumbuhan
|
Janji Target
|
Realisasi
|
Keterangan
|
2004
|
ND
|
5.1%
|
|
2005
|
5.5%
|
5.6%
|
Tercapai
|
2006
|
6.1%
|
5.5%
|
Tidak tercapai
|
2007
|
6.7%
|
6.3%
|
Tidak tercapai
|
2008
|
7.2%
|
6.2%
|
Tidak tercapai
|
2009
|
7.6%
|
~5.0%
|
Tidak tercapai *
|
Tingkat Inflasi 2004-2009
(Naik)
Secara
alami, setiap tahun inflasi akan naik. Namun, pemerintah akan dikatakan berhasil
secara makro ekonomi jika tingkat inflasi dibawah angka pertumbuhan ekonomi.
Dan faktanya adalah inflasi selama 4 tahun2 kali lebih besar dari
pertumbuhan ekonomi.
Tingkat Inflasi
|
Janji Target
|
Fakta
|
Catatan Pencapaian
|
2004
|
6.4%
|
||
2005
|
7.0%
|
17.1%
|
Gagal
|
2006
|
5.5%
|
6.6%
|
Gagal
|
2007
|
5.0%
|
6.6%
|
Gagal
|
2008
|
4.0%
|
11.0%
|
Gagal
|
Selama 4
tahun pemerintahan, Demokrat yang terus mendukung SBY tidak mampu mengendalikan
harga barang dan jasa sesuai dengan janji yang tertuang dalam kampanye dan RPM
yakni rata-rata mengalami inflasi 5.4% (2004-2009) atau 4.9% (2004-2008).
Fakta yang terjadi adalah harga barang dan jasa meroket dengan tingkat inflasi
rata-rata 10.3% selama periode 2004-2008. Kenaikan harga barang dan jasa
melebihi 200% dari target semula.
Jumlah Penduduk Miskin
Sasaran
pertama adalah pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan target
berkurangnya persentase penduduk tergolong miskin dari 16,6 persen pada
tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada
tahun 2009 dan berkurangnya pengangguran terbuka dari
9,5 persen pada tahun 2003 menjadi 5,1 persen pada
tahun 2009.
Penduduk Miskin
|
Jumlah
|
Persentase
|
Catatan
|
2004
|
36.1 juta
|
16.6%
|
|
2005
|
35.1 juta
|
16.0%
|
Februari 2005
|
2006
|
39.3 juta
|
17.8%
|
Maret 2006
|
2007
|
37.2 juta
|
16.6%
|
Maret 2007
|
2008
|
35.0 juta
|
15.4%
|
Maret 2008
|
2009
|
8.2% ????
|
Koalisi
Organisasi Masyarakat Sipil mencatat, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan
Jusuf Kalla memperbesar utang dalam jumlah sangat besar. Posisi utang tersebut
merupakan utang terbesar sepanjang sejarah RI.
·
Koalisi terdiri dari
1. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Perkumpulan Prakarsa
2. Perhimpunan Pengembangan Pesantren & Masyarakat (P3M)
3. Gerakan Antipemiskinan Rakyat Indonesia
4. Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Marginal
5. Pusat Telaah dan Informasi Regional
6. Asosiasi pendamping Perempuan Usaha Kecil dan
7. Publish What You Pay
Berdasarkan
catatan koalisi, utang pemerintah sampai Januari 2009 meningkat 31 persen dalam
lima tahun terakhir. Posisi utang pada Desember 2003 sebesar Rp 1.275 triliun.
Adapun posisi utang Janusari 2009 sebesar Rp 1.667 triliun atau naik Rp 392
triliun. Apabila pada tahun 2004, utang per kapita Indonesia Rp 5,8 juta per
kepala, pada Februari 2009 utang per kapita menjadi Rp 7,7 juta per kepala.
Memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, koalisi
menilai rezim sekarang ini adalah rezim anti-subsidi. Hal itu dibuktikan dengan
turunnya secara drastis subsidi. Pada tahun 2004 jumah subsidi masih sebesar 6,3
persen dari produk domestik bruto. Namun, sampai 2009, jumlah subsidi untuk
kepentingan rakyat tinggal 0,3 persen dari PDB.
Kesimpulan
yang dapat ditarik adalah bahwa Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan.
Namun apa yang telah dicapai selama ini merupakan hasil dari visi dan
perencanaan pemerintahan SBY. Dapat dibayangkan hal-hal lain yang akan terjadi
dalam pemerintahan yang akan berjalan untuk beberapa tahun ke depan lagi.
2.6 Sosial
Presiden SBY
berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit dan juga di Aceh.Pada masa
pemerintahan ini, kehidupan masyarakat mulai menuju kepada kehidupan
individualis yang mengutamakan kepentingan individu. Hal ini dapat dilihat
dengan kurangnya sosialisasi antarwarga di perkotaan. Arus urbanisasi juga
semakin marak. Namun pemerintah tidak lagi mencanangkan transmigrasi. Di
pemerintahan SBY juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan
pornoaksi. Namun usaha ini tidak disertai dengan penegakan hukum yang baik
sehingga tidak terealisasi. Meski konflik di beberapa daerah telah diredam,
namun kembali muncul berbagai konflik lagi seperti di Makassar. Bahkan
baru-baru ini terjadi tawuran antar-SMA di Jakarta yang membawa korban para
pejuang jurnalistik.
2.7 Budaya
Dalam hal
pelestarian budaya, di masa pemerintahan SBY terlihat jelas kemundurannya.
Terutama dengan banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh
pemerintah negara lain. Contohnya sebagai berikut :
Namun di
masa ini, terdapat keberhasilan dengan pengakuan dari UNESCO bahwa batik
Indonesia adalah warisan budaya Indonesia.
D. Kelebihan dan Kelemahan Pemerintahan SBY
Kelebihan
1. Harga BBM diturunkan hingga 3 kali (2008-2009), pertama kali sepanjang
sejarah.
2. Perekonomian terus tumbuh di atas 6% pada tahun 2007 dan 2008, tertinggi
setelah orde baru.
3. Cadangan devisa pada tahun 2008 US$ 51 miliar, tertinggi sepanjang
sejarah.
4. Menurunnya Rasio hutang negara terhadap PDB terus turun dari 56% pada
tahun 2004 menjadi 34% pada tahun 2008.
5. Pelunasan utang IMF.
6. Terlaksananya program-program pro-rakyat seperti: BLT, BOS, Beasiswa,
JAMKESMAS, PNPM Mandiri, dan KUR tanpa agunan tambahan yang secara otomatis
dapat memperbaiki tinggkat ekonomi rakyat.
7. Pemberantasan korupsi.
8. Pengangguran terus menurun. 9,9% pada tahun 2004 menjadi 8,5% pada tahun
2008.
9. Menurunnya angka kemiskinan dari 16,7% pada tahun 2004 menjadi 15,4%
pada tahun 2008.
10. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring
pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga
2009.
11. perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis
ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa
Kelemahan
1. Harga BBM termahal sepanjang sejarah indonesia yaitu mencapai Rp. 6.000.
2. jumlah utang negara tertinggi sepanjang sejarah yakni mencapi 1667
Triliun pada awal tahun 2009 atau 1700 triliun per 31 Maret 2009. Inilah
pembengkakan utang terbesar sepanjang sejarah.
3. tingkat pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa tinggi. Mencapai
sebesar 15% pada tahun 2006 .menunjukkan suatu penghamburan yang signifikan
atas sumber daya public.
4. Konsentrasi pembangunan di awal pemerintahannya hanya banyak berpusat di
aceh, karena provinsi aceh telah di porak porandakan oleh bencana alam stunami
pada tahun 2004.
5. Masih gagal nya pemerintah menghapuskan angka pengangguran dan
kemiskinan di negeri ini.
6. Bencana alam yang sering terjadi di indonesia membuat para
investor asing enggan berinvestasi dengan alasan tidak aman dan masalah century
BAB III
ISI
ISI
KONDISI PEREKONOMIAN
INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN SBY
A. Kondisi
Perekonomian Semasa Pemerintahan SBY
Kondisi
perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang
sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010, seiring
pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga
2009.Terbukti, perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh
krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa. Kinerja perekonomian
Indonesia akan terus bertambah baik, tapi harus disesuaikan dengan kondisi
global yang sedang bergejolak. Ekonomi Indonesia akan terus berkembang, apalagi
pasar finansial, walaupun sempat terpengaruh krisis, tetapi telah membuktikan
mampu bertahan.
Sementara
itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor
eksternal perekonomian Indonesia. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) berhasil mendobrak dan menjadi katarsis terhadap kebuntuan tersebut.
Korupsi dan kemiskinan tetap menjadi masalah di Indonesia. Namun setelah
beberapa tahun berada dalam kepemimpinan nasional yang tidak menentu, SBY telah
berhasil menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia.
Salah satu
penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan
pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang
Negara. Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan
yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun
masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makro ekonomi
yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun
Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar
lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga
Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Pada pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi
Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan
bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut
diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan,
kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di
Negara Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam
perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus Bank Century yang sampai
saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk
menyelesaikan kasus Bank Century ini.
Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat
mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011.
Dengan demikian prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan
semula.
Tingkat
pertumbuhan ekonomi periode 2005-2007 yang dikelola pemerintahan SBY-JK relatif
lebih baik dibanding pemerintahan selama era reformasi dan rata-rata
pemerintahan Soeharto (1990-1997) yang pertumbuhan ekonominya sekitar 5%.
Tetapi, dibanding kinerja Soeharto selama 32 tahun yang pertumbuhan ekonominya
sekitar 7%, kinerja pertumbuhan ekonomi SBY-JK masih perlu peningkatan.
Pertumbuhan ekonomi era Soeharto tertinggi terjadi pada tahun 1980 dengan angka
9,9%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY-JK selama lima tahun
menjadi 6,4%, angka yang mendekati target 6,6%
Kebijakan
menaikkan harga BBM 1 Oktober 2005, dan sebelumnya Maret 2005, ternyata
berimbas pada situasi perekonomian tahun-tahun berikutnya. Pemerintahan SBY-JK
memang harus menaikkan harga BBM dalam menghadapi tekanan APBN yang makin berat
karena lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga BBM tersebut telah mendorong
tingkat inflasi Oktober 2005 mencapai 8,7% (MoM) yang merupakan puncak tingkat
inflasi bulanan selama tahun 2005 dan akhirnya ditutup dengan angka 17,1% per
Desember 30, 2005 (YoY). Penyumbang inflasi terbesar adalah kenaikan biaya
transportasi lebih 40% dan harga bahan makanan 18%.Core inflation pun
naik menjadi 9,4%, yang menunjukkan kebijakan Bank Indonesia (BI) sebagai
pemegang otoritas moneter menjadi tidak sepenuhnya efektif. Inflasi yang
mencapai dua digit ini jauh melampaui angka target inflasi APBNP II tahun 2005
sebesar 8,6%. Inflasi sampai bulan Februari 2006 (YoY) masih amat tinggi
17,92%, bandingkan dengan Februari 2005 (YoY) 7,15% atau Februari 2004 (YoY)
yang hanya 4,6%.
Efek inflasi
tahun 2005 cukup berpengaruh terhadap tingkat suku bunga Sertifikat Bank
Indonesia (SBI), yang menjadi referensi suku bunga simpanan di dunia perbankan.
Data Harga
Bahan Bakar Minyak 2004 vs 2009 (Naik)
Harga
|
2004
|
2009
|
Catatan
|
Minyak
Mentah Dunia / barel
|
~ USD 40
|
~ USD 45
|
Harga
hampir sama
|
Premium
|
Rp 1810
|
Rp 4500
|
Naik 249%
|
Minyak
Solar
|
Rp 1890
|
Rp 4500
|
Naik 238%
|
Minyak
Tanah
|
Rp 700
|
Rp 2500
|
Naik 370%
|
Dengan
kondisi harga minyak yang sudah turun dibawah USD 50 per barel, namun harga
jual premium yang masih Rp 4500 per liter (sedangkan harga ekonomis ~Rp 3800
per liter). Maka sangat ironis bahwa dalam kemiskinan, para supir angkot harus
mensubsidi setiap liter premium yang dibelinya kepada pemerintah. Sungguh
ironis ditengah kelangkaan minyak tanah, para nelayan turut mensubsidi setiap
liter solar yang dibelinya kepada pemerintah. Dalam kesulitan ekonomi global,
pemerintah bahkan memperoleh keuntungan Rp 1 triluin dari penjualan premium dan
solar kepada rakyatnya sendiri. Inilah sejarah yang tidak dapat dilupakan.
Selama lebih 60 tahun merdeka, pemerintah selalu membantu rakyat miskin dengan
menjual harga minyak yang lebih ekonomis (dan rendah), namun sekarang sudah
tidak lagi rakyatlah yang mensubsidi pemerintah.
Berdasarkan
janji kampanye dan usaha untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat, pemerintah
SBY-JK selama 4 tahun belum mampu memenuhi target janjinya yakni pertumbuhan ekonomi
rata-rata di atas 6.6%. Sampai tahun 2008, pemerintah SBY-JK hanya mampu
meningkatkan pertumbuhan rata-rata 5.9% padahal harga barang dan jasa (inflasi)
naik di atas 10.3%. Ini menandakan secara ekonomi makro, pemerintah gagal
mensejahterakan rakyat. Tidak ada prestasi yang patut diiklankan oleh Demokrat
di bidang ekonomi.
Pertumbuhan
|
Janji
Target
|
Realisasi
|
Keterangan
|
2004
|
ND
|
5.1%
|
|
2005
|
5.5%
|
5.6%
|
Tercapai
|
2006
|
6.1%
|
5.5%
|
Tidak tercapai
|
2007
|
6.7%
|
6.3%
|
Tidak tercapai
|
2008
|
7.2%
|
6.2%
|
Tidak tercapai
|
2009
|
7.6%
|
~5.0%
|
Tidak tercapai *
|
Tingkat
Inflasi 2004-2009 (Naik)
Secara umum setiap tahun inflasi akan naik. Namun, pemerintah akan
dikatakan berhasil secara makro ekonomi jika tingkat inflasi dibawah angka
pertumbuhan ekonomi. Dan faktanya adalah inflasi selama 4 tahun 2 kali lebih
besar dari pertumbuhan ekonomi.
Tingkat Inflasi
|
Janji Target
|
Fakta
|
Catatan Pencapaian
|
2004
|
6.4%
|
||
2005
|
7.0%
|
17.1%
|
Gagal
|
2006
|
5.5%
|
6.6%
|
Gagal
|
2007
|
5.0%
|
6.6%
|
Gagal
|
2008
|
4.0%
|
11.0%
|
Gagal
|
Selama 4 tahun pemerintahan, Demokrat yang terus mendukung SBY tidak
mampu mengendalikan harga barang dan jasa sesuai dengan janji yang tertuang
dalam kampanye dan RPM yakni rata-rata mengalami inflasi 5.4% (2004-2009)
atau 4.9% (2004-2008). Fakta yang terjadi adalah harga barang dan jasa meroket
dengan tingkat inflasi rata-rata 10.3% selama periode 2004-2008. Kenaikan harga
barang dan jasa melebihi 200% dari target semula
Jumlah
Penduduk Miskin
Sasaran pertama adalah pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan
target berkurangnya persentase penduduk tergolong miskin dari 16,6
persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada
tahun 2009 dan berkurangnya pengangguran terbuka dari 9,5
persen pada tahun 2003 menjadi 5,1 persen pada
tahun 2009.
Penduduk Miskin
|
Jumlah
|
Persentase
|
Catatan
|
2004
|
36.1 juta
|
16.6%
|
|
2005
|
35.1 juta
|
16.0%
|
Februari 2005
|
2006
|
39.3 juta
|
17.8%
|
Maret 2006
|
2007
|
37.2 juta
|
16.6%
|
Maret 2007
|
2008
|
35.0 juta
|
15.4%
|
Maret 2008
|
2009
|
8.2% ????
|
Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil mencatat, pemerintahan Susilo
Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memperbesar utang dalam jumlah sangat besar.
Posisi utang tersebut merupakan utang terbesar sepanjang sejarah RI.
Berdasarkan catatan koalisi, utang pemerintah sampai Januari 2009
meningkat 31 persen dalam lima tahun terakhir. Posisi utang pada Desember 2003
sebesar Rp 1.275 triliun. Adapun posisi utang Januari 2009 sebesar Rp 1.667
triliun atau naik Rp 392 triliun. Apabila pada tahun 2004, utang per kapita
Indonesia Rp 5,8 juta per kepala, pada Februari 2009 utang per kapita menjadi
Rp 7,7 juta per kepala. Memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2004-2009, koalisi menilai rezim sekarang ini adalah rezim
anti-subsidi. Hal itu dibuktikan dengan turunnya secara drastis subsidi. Pada
tahun 2004 jumah subsidi masih sebesar 6,3 persen dari produk domestik bruto.
Namun, sampai 2009, jumlah subsidi untuk kepentingan rakyat tinggal 0,3 persen
dari PDB.
Pendidikan merupakan hal mendasar. Pendidikanlah yang menentukan
kualitas sumber daya manusia. Kebijakan dalam bidang pendidikan diterapkan oleh
kepemimpinan SBY. Beberapa diantaranya adalah meningkatkan anggaran pendidikan
menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Meneruskan dan mengefektifkan program
rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004-2009, sehingga
terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan
menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika dalam
proses pengajaran yang akan menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih
efektif dan berkualitas.
Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk
memastikan pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau untuk pendidikan dasar 9
tahun dan dilanjutkan secara bertahap pada tingkatan pendidikan lanjutan di
tingkat SMA.Perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan
buku-buku yang berkualitas agar makin mencerdaskan siswa dan membentuk karakter
siswa yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung
jawab, dan suka bekerja keras.Meneruskan perbaikan kualitas guru, dosen serta
peneliti agar menjadi pilar pendidikan yang mencerdaskan bangsa, mampu
menciptakan lingkungan yang inovatif, serta mampu menularkan kualitas
intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus berkembang kepada anak didiknya.
Selain program sertifikasi guru untuk menjaga mutu, juga akan ditingkatkan
program pendidikan dan pelatihan bagi para guru termasuk program pendidikan
bergelar bagi para guru agar sesuai dengan bidang pelajaran yang diajarkan dan
semakin bermutu dalam memberikan pengajaran pada siswa.
Memperbaiki remunerasi guru dan melanjutkan upaya perbaikan penghasilan
kepada guru, dosen, dan para peneliti.Memperluas penerapan dari kemajuan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung kinerja
penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan.Mendorong partisipasi
masyarakat (terutama orang tua murid) dalam menciptakan kebijakan dan
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan aspirasi dan
tantangan jaman saat ini dan kedepan.
Mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan,
baik pada keluarga berpenghasilan rendah maupun daerah yang tertinggal.
Pemberiaan program beasiswa serta pelaksanaan dan perluasan Program Keluarga
Harapan (PKH), serta memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin dengan
syarat mereka mengirimkan anaknya ke bangku sekolah.
A. Keberhasilan
SBY selama memerintah pada bidang Ekonomi
Saat membuka
Rapat Kerja tentang Pelaksanaan Program Pembangunan 2011 di Jakarta Convention
Center, Senin (10/1/2011), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan
mantap memaparkan 10 capaian (keberhasilan pemerintah pada tahun 2010 tersebut.
- Ekonomi terus tumbuh dan berkembang dengan fundamental yang semakin kuat pada 2010. Hal ini, antara lain, tercermin dengan indeks harga saham gabungan Indonesia yang terus membaik, daya saing Indonesia di tingkat dunia yang tinggi, nilai ekspor, investasi, dan cadangan devisa yang terus membaik.
- Sejumlah indikator kesejahteraan rakyat mengalami kemajuan penting. Dunia memberikan penilaian pada Top Ten Movers, istilahnya prestasi Indonesia dan 9 negara yang lain di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan penghasilan penduduk kita.
- Stabilitas politik terjaga dan kehidupan demokrasi makin berkembang. Check and balances antara pemerintah pusat, DPR dan DPRD, berjalan dengan baik. Pelaksanaan pemilu juga prinsipnya berjalan dengan lancar.
- Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, mencatat sejumlah prestasi. Begitu pula dengan pemberantasan terorisme dan narkoba.
- Terjaga baiknya keamanan dalam negeri walaupun masih terdapat konflik masyarakat dalam skala kecil.
- Proses perbaikan iklim investasi dan pelayanan publik di banyak daerah. Hambatan birokrasi dan iklim investasi serta pelayanan publik di banyak daerah mengalami kemajuan.
- Angka kemiskinan dan pengangguran terus ditekan meskipun tetap rawan dengan gejolak perekonomian Indonesia. Presiden meminta pemerintah tetap cekatan dan memiliki rencana darurat. “Meskipun, dengarkan kata-kata saya, meskipun bisa kita turunkan kemiskinan dan pengangguran, tetapi tetap rawan terhadap gejolak perekonomian dunia. Jangan terlambat kita mengantisipasinya, jangan kita tidak punya rencana kontigensi, dan jangan pula kita tidak cekatan memecahkan masalah bilamana dampak dari krisis global itu terjadi,” kata Presiden.
- Beberapa indikator ekonomi penting Indonesia mencatat rekor baru dalam sejarah, seperti income perkapita sekarang sudah tembus 3 ribu dolar AS, lima tahun lalu masih 1.186 dolar AS. Cadangan devisa dulu 36 miliar dolar AS, sekarang 96 miliar hampir 100 miliar dolar AS. Kenaikan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) yang tertinggi di dunia, naik 46 perssen. Pendapatan domestik bruto kita meningkat dan Indonesia kini peringkat 16 ekonomi di dunia.
- Makin baiknya upaya pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)Sedangkan Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja Bappenas Rahma Iryanti di Jakarta, Kamis (7/01/2011) mengungkapkan angka pengangguran 2010 diprediksi turun menjadi 7,6 persen dari kisaran 7,87 persen tahun lalu. Penurunan tersebut seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian.
- Indonesia makin berperan dalam hubungan internasional, makin nyata peran kita, baik dalam mengatasi krisis ekonomi global, dalam hubungan G20, APEC, East Asia Summit, ASEAN, G8 plus, dan pemeliharan perdamaian dunia. “Kita aktif sekali dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia dan juga kerja sama mengatasi perubahan iklim,” tegas Presiden, sebagaimana dipublikasikan juga di situs resmi Presiden SBY (presidensby.info)
B. Penyebab Keberhasilan Presiden SBY
Salah satu
penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan
pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang
Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan
yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun
masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi
yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh.
Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota
besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak
warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Kesimpulan yang dapat ditarik
adalah bahwa Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan. Namun apa yang telah
dicapai selama ini merupakan hasil dari visi dan perencanaan pemerintahan SBY.
Dapat dibayangkan hal-hal lain yang
BAB IV
PENUTUP
PENUTUP
1. Kesimpulan
Pada masa
pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi banyak kemajuan di
berbagai bidang. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi dan kebebasan
berpendapat. Namun, terdapat beberapa kemunduran juga. Kita tidak dapat melihat
kesuksesan suatu pemerintahan hanya dengan satu pandangan. Kita harus memandang
dari berbagai sisi. Jika dibandingkan dengan pemerintahan pada masa Orde Baru,
memang dalam beberapa bidang terlihat kemunduran. Tetapi bisa saja hal ini
dikarenakan pada masa Orde Baru kebebasan pers dikekang sehingga bagian buruk
pada Orde Baru tidak terlihat. Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono,
musyawarah mufakat diutamakan. Sehingga pengambilan kebijakan terkesan lambat.
Meski begitu, musyawarah mufakat ini dilakukan untuk kepentingan bersama.
Sehingga dapat dikatakan, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah
cukup berkembang dibandingkan masa-masa sebelumnya dalam hal demokrasi.
2. Saran
Kami
menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil.
Karena dari pengamatan kami, rakyat kecil kurang diperhatikan pemerintah.
Meski laju perekonomian Indonesia berkembang pesat, namun perkembangan itu
hanya menguntungkan golongan menengah keatas dan merugikan rakyat kecil
sehingga kesenjangan sosial semakin membentang lebar.Kami juga menyarankan bagi
segenap masyarakat Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam pemerintahan
dengan memberikan masukan, kritikan, dan dukungan.
BAB V
DAFTAR PUSTAKA
http://maslanpaloh.blogspot.com/2012/09/pemerintahan-dari-presiden-pertama.%20html
(Kamis,12 Deesember 2013)
http://www.slideshare.net/NisaIchaEl/sejarah-12-masa-pemerintahan-sby-makalah
(Kamis,12 Deesember 2013)
Note: Tugas kelompok ini dibuat
untuk memenuhi tugas softskill Perekonomian Indonesia, mohon maaf apabila ada kesalahan
dan kekurangan dalam penyusunannya. semoga dapat bermanfaat untuk pembaca.
terimakasih
No comments:
Post a Comment