BAB
I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Orde Lama adalah
sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Ir. Soekarno
adalah presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 – 1966. Ia
memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan
Belanda. Ia adalah penggali Pancasila. Ia adalah Proklamator Kemerdekaan
Indonesia (bersama dengan Mohammad Hatta) yang terjadi pada tanggal 17 Agustus
1945. Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 Supersemar yang
kontroversial, yang isinya – berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar
Angkatan darat – menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan
menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Supersemar menjadi dasar
Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan
mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen. Setelah pertanggung
jawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada sidang
umum ke empat tahun 1967, Presiden Soekarno diberhentikan dari jabatannya
sebagai presiden pada Sidang Istimewa MPRS di tahun yang sama dan mengangkat
Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia.
Orde Lama
berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia
menggunakan bergantian sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Di
saat menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem
pemerintahan parlementer. Presiden Soekarno di gulingkan waktu Indonesia
menggunakan sistem ekonomi komando.
1.2 Rumusan Masalah
1. Sejarah (detail) kiprah politik presiden soekarno dari masa ke
masa?
2. Bagaimana pemerintahan pada masa orde lama?
3.
Bagaimana penerapan
demokrasi orde lama?
4. Apa
penyebab kondisi keadaan perekonomian negara kita sangat buruk?
5. Bagaimana masa demokrasi liberal?
6. Bagaimana
masa demokrasi terpimpin?
7. Bagaimana
masalah yang dihadapi pada masa pemerintahan soekarno?
8. Bagaimana
rencana dan kebijaksanaan ekonomi?
9. Bagaimana
pola kebijakan ekonomi orde lama?
10. Apa
saja bukti kemegahan indonesia peninggalan orde lama?
11.
Apa
kelebihan dan kekurangan kepemerintahan Soekarno?
1.3 Tujuan Penulisan
1.
Agar
mengetahui pemerintahan pada masa orde lama
2. Agar memahami penerapan
demokrasi orde lama
3. Supaya mengetahui
penyebab kondisi keadaan perekonomian negara kita sangat buruk
4. Supaya memahami masa demokrasi liberal
5. Supaya memahami masa demokrasi
terpimpin
6. Agar mengerti masalah yang
dihadapi pada masa pemerintahan soekarno
7. Supaya mengetahui rencana
dan kebijaksanaan ekonomi
8. Supaya mengetahui bukti
kemegahan indonesia peninggalan orde lama
9. Supaya memahami kelebihan dan kekurangan
kepemerintahan Soekarno?
BAB
II
PEMBAHASAN
2.1. Masa Sebelum Kemerdekaan
Sebelum merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam
beberapa periode. Ada empat negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu
Portugis, Belanda,Inggris, dan Jepang. Portugis tidak meninggalkan jejak yang
mendalam di Indonesia karena keburu diusir oleh Belanda, tapi Belanda yang
kemudian berkuasa selama sekitar 350 tahun, sudah menerapkan berbagai sistem
yang masih tersisa hingga kini. Untuk menganalisa sejarah perekonomian
Indonesia, rasanya perlu membagi masa pendudukan Belanda menjadi beberapa
periode, berdasarkan perubahan-perubahan kebijakan yang mereka berlakukan di
Hindia Belanda (sebutan untuk Indonesia saat itu).
ÿ Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), Belanda
yang saat itu menganut paham Merkantilis benar-benar menancapkan kukunya di
Hindia Belanda. Belanda melimpahkan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda
kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), sebuah perusahaan yang
didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang
Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC
(Inggris).
Untuk mempermudah aksinya di Hindia
Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain meliputi :
a.Hak mencetak uang
b.Hak mengangkat dan memberhentikan
pegawai
c.Hak menyatakan perang dan damai
d.Hak untuk membuat angkatan
bersenjata sendiri
e.Hak untuk membuat perjanjian
dengan raja-raja
Hak-hak itu seakan melegalkan
keberadaan VOC sebagai “penguasa” Hindia Belanda. Namun walau demikian, tidak
berarti bahwa seluruh ekonomi Nusantara telah dikuasai VOC.
Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor
sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah. Kota-kota dagang dan
jalur-jalur pelayaran yang dikuasainya adalah untuk menjamin monopoli atas
komoditi itu. VOC juga belum membangun sistem pasokan kebutuhan-kebutuhan hidup
penduduk pribumi. Peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC seperti verplichte
leverentie (kewajiban meyerahkan hasil bumi pada VOC ) dan contingenten (pajak
hasil bumi) dirancang untuk mendukung monopoli itu. Disamping itu, VOC juga
menjaga agar harga rempah-rempah tetap tinggi, antara lain dengan diadakannya
pembatasan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam penduduk, pelayaran
Hongi dan hak extirpatie (pemusnahan tanaman yang jumlahnya melebihi peraturan).
Semua aturan itu pada umumnya hanya diterapkan di Maluku yang memang sudah
diisolasi oleh VOC dari pola pelayaran niaga samudera Hindia.
Dengan memonopoli rempah-rempah,
diharapkan VOC akan menambah isi kas negri Belanda, dan dengan begitu akan
meningkatkan pamor dan kekayaan Belanda. Disamping itu juga diterapkan
Preangerstelstel, yaitu kewajiban menanam tanaman kopi bagi penduduk Priangan.
Bahkan ekspor kopi di masa itu mencapai 85.300 metrik ton, melebihi ekspor
cengkeh yang Cuma 1.050 metrik ton.
Namun, berlawanan dengan kebijakan
merkantilisme Perancis yang melarang ekspor logam mulia, Belanda justru
mengekspor perak ke Hindia Belanda untuk ditukar dengan hasil bumi. Karena
selama belum ada hasil produksi Eropa yang dapat ditawarkan sebagai komoditi imbangan,ekspor
perak itu tetap perlu dilakukan. Perak tetap digunakan dalam jumlah besar
sebagai alat perimbangan dalam neraca pembayaran sampai tahun 1870-an.
Pada tahun 1795, VOC bubar karena
dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu
nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain disebabkan oleh :
a.Peperangan yang terus-menerus
dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar, terutama perang Diponegoro.
b.Penggunaan tentara sewaan
membutuhkan biaya besar.
c.Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri.
d.Pembagian dividen kepada para
pemegang saham, walaupun kas defisit.
Maka, VOC diambil-alih (digantikan) oleh republik Bataaf (Bataafsche
Republiek).
Republik Bataaf dihadapkan pada suatu sistem keuangan yang kacau balau. Selain
karena peperangan sedang berkecamuk di Eropa (Continental stelstel oleh
Napoleon), kebobrokan bidang moneter sudah mencapai puncaknya sebagai akibat
ketergantungan akan impor perak dari Belanda di masa VOC yang kini terhambat
oleh blokade Inggris di Eropa.
Sebelum republik Bataaf mulai
berbenah, Inggris mengambil alih pemerintahan di Hindia Belanda.
ÿ Pendudukan Inggris (1811-1816)
Inggris berusaha merubah pola pajak
hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan
menerapkan Landrent (pajak tanah). Sistem ini sudah berhasil di India, dan
Thomas Stamford Raffles mengira sistem ini akan berhasil juga di Hindia
Belanda. Selain itu, dengan landrent, maka penduduk pribumi akan memiliki uang
untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India. Inilah
imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk
dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari
negara penjajah. Sesuai dengan teori-teori mazhab klasik yang saat itu sedang
berkembang di Eropa, antara lain:
a.Pendapat Adam Smith bahwa tenaga kerja produktif adalah tenaga kerja yang
menghasilkan benda konkrit dan dapat dinilai pasar, sedang tenaga kerja tidak
produktif menghasilkan jasa dimana tidak menunjang pencapaian pertumbuhan ekonomi.
Dalam hal ini, Inggris menginginkan tanah jajahannya juga meningkat
kemakmurannya, agar bisa membeli produk-produk yang di Inggris dan India sudah
surplus (melebihi permintaan).
b.Pendapat Adam Smith bahwa salah satu peranan ekspor adalah memperluas pasar
bagi produk yang dihasilkan (oleh Inggris) dan peranan penduduk dalam menyerap
hasil produksi.
c.The quantity theory of money bahwa kenaikan maupun penurunan tingkat harga
dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar.
Akan tetapi, perubahan yang cukup
mendasar dalam perekonomian ini sulit dilakukan, dan bahkan mengalami kegagalan
di akhir kekuasaan Inggris yang Cuma seumur jagung di Hindia Belanda.
Sebab-sebabnya antara lain :
a.Masyarakat Hindia Belanda pada
umumnya buta huruf dan kurang mengenal uang, apalagi untuk menghitung luas
tanah yang kena pajak.
b.Pegawai pengukur tanah dari
Inggris sendiri jumlahnya terlalu sedikit.
c.Kebijakan ini kurang didukung raja-raja dan para bangsawan, karena Inggris
tak mau mengakui suksesi jabatan secara turun-temurun.
ÿ
Cultuur stelstel
Cultuur stelstel (sistem tanam
paksa) mulai diberlakukan pada tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch.
Tujuannya adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di
pasaran dunia. Sejak saat itu, diperintahkan pembudidayaan produk-produk selain
kopi dan rempah-rempah, yaitu gula, nila, tembakau, teh, kina, karet, kelapa
sawit, dll. Sistem ini jelas menekan penduduk pribumi, tapi amat menguntungkan
bagi Belanda, apalagi dipadukan dengan sistem konsinyasi (monopoli ekspor).
Setelah penerapan kedua sistem ini, seluruh kerugian akibat perang dengan
Napoleon di Belanda langsung tergantikan berkali lipat.
Sistem ini merupakan pengganti
sistem landrent dalam rangka memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat
pribumi. Masyarakat diwajibkan menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual
hasilnya ke gudang-gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang
sudah ditentukan oleh pemerintah. Cultuurstelstel melibatkan para bangsawan
dalam pengumpulannya, antara lain dengan memanfaatkan tatanan politik
Mataram--yaitu kewajiban rakyat untuk melakukan berbagai tugas dengan tidak
mendapat imbalan--dan memotivasi para pejabat Belanda dengan cultuurprocenten
(imbalan yang akan diterima sesuai dengan hasil produksi yang masuk gudang).
Bagi masyarakat pribumi, sudah tentu cultuurstelstel amat memeras keringat dan
darah mereka, apalagi aturan kerja rodi juga masih diberlakukan. Namun segi
positifnya adalah, mereka mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas
ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi
uang di pedesaan yang memicu meningkatnya taraf hidup mereka. Bagi pemerintah
Belanda, ini berarti bahwa masyarakat sudah bisa menyerap barang-barang impor
yang mereka datangkan ke Hindia Belanda. Dan ini juga merubah cara hidup
masyarakat pedesaan menjadi lebih komersial, tercermin dari meningkatnya jumlah
penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi nonagraris.
Jelasnya, dengan menerapkan
cultuurstelstel, pemerintah Belanda membuktikan teori sewa tanah dari mazhab
klasik, yaitu bahwa sewa tanah timbul dari keterbatasan kesuburan tanah. Namun
disini, pemerintah Belanda hanya menerima sewanya saja, tanpa perlu
mengeluarkan biaya untuk menggarap tanah yang kian lama kian besar. Biaya yang
kian besar itu meningkatkan penderitaan rakyat, sesuai teori nilai lebih (Karl
Marx), bahwa nilai leih ini meningkatkan kesejahteraan Belanda sebagai
kapitalis.
ÿSistem
Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal)
Adanya desakan dari kaum Humanis
Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih
baik, mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya.
Dibuatlah peraturan-peraturan agraria yang baru, yang antara lain mengatur
tentang penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun, dan aturan
tentang tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh. Hal ini nampaknya juga
masih tak lepas dari teori-teori mazhab klasik, antara lain terlihat pada:
a.Keberadaan pemerintah Hindia Belanda sebagai tuan tanah, pihak swasta yang
mengelola perkebunan swasta sebagai golongan kapitalis, dan masyarakat pribumi
sebagai buruh penggarap tanah.
b.Prinsip keuntungan absolut : Bila
di suatu tempat harga barang berada diatas ongkos tenaga kerja yang dibutuhkan,
maka pengusaha memperoleh laba yang besar dan mendorong mengalirnya faktor
produksi ke tempat tersebut.
c.Laissez faire laissez passer, perekonomian diserahkan pada pihak swasta,
walau jelas, pemerintah Belanda masih memegang peran yang besar sebagai
penjajah yang sesungguhnya.
Pada akhirnya, sistem ini bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
pribumi, tapi malah menambah penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang
pada umumnya tidak diperlakukan layak.
ÿPendudukan Jepang(1942-1945),Pemerintah
militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi
mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Sebagai akibatnya,
terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat.
Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena
produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak
untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor macet,
sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor.
Seperti ini lah sistem sosialis ala bala tentara Dai Nippon. Segala hal
diatur oleh pusat guna mencapai kesejahteraan bersama yang diharapkan akan
tercapai seusai memenangkan perang Pasifik.
2.1
Pemerintahan Masa Orde Lama
Demi kebutuhan
membentuk Badan Konstituante untuk menyusun konstitusi baru menggantikan UUD
1945, Bung Karno menyetujui penyelenggaraan Pemilu tahun 1955, pemilu pertama
dan satu-satunya Pemilu selama pemerintahan Bung Karno. Pemilu tersebut
menghasilkan empat besar partai pemenang yakni PNI, Masjumi, NU dan PKI.
Usai Pemilu,
Badan Konstituante yang disusun berdasarkan hasil Pemilu, mulai bersidang untuk
menyusun UUD baru. Namun sidang-sidang secara marathon selama lima tahun gagal
mencapai kesepakatan untuk menetapkan sebuah UUD yang baru.
Menyadari bahwa
negara berada di ambang perpecahan, Bung Karno dengan dukungan Angkatan Darat,
mengumumkan dekrit 5 Juli 1959. Isinya; membubarkan Badan Konstituante dan
kembali ke UUD 1945. Sejak 1959 sampai 1966, Bung Karno memerintah dengan
dekrit, menafikan Pemilu dan mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup.
Pemerintahan
parlementer yang berpegang pada UUD Sementara, juga jatuh dan bangun oleh mosi
tidak percaya. Akibatnya, kondisi ekonomi morat-marit. Sementara itu, para
pemimpin Masjumi dan PSI terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta. Kemudian,
Bung Karno membubarkan kedua partai tersebut.
Pada fase kedua
kepemimpinannya, 1959-1967, Bung Karno menerapkan demokrasi terpimpin. Semua
anggota DPRGR dan MPRS diangkat untuk mendukung program pemerintahannya yang
lebih fokus pada bidang politik. Bung Karno berusaha keras menggiring
partai-partai politik ke dalam ideologisasi NASAKOM—Nasional, Agama dan
Komunis. Tiga pilar utama partai politik yang mewakili NASAKOM adalah PNI, NU
dan PKI. Bung Karno menggelorakan Manifesto Politik USDEK. Dia menggalang
dukungan dari semua kekuatan NASAKOM.
Namun di tengah
tingginya persaingan politik Nasakom itu, pada tahun 1963, bangsa ini berhasil
membebaskan Irian Barat dari cengkraman Belanda. Saat itu yang menjadi Panglima
Komando Mandala (pembebasan Irja) adalah Mayjen Soeharto.
Tahun 1964-965,
Bung Karno kembali menggelorakan semangat revolusioner bangsanya ke dalam
peperangan (konfrontasi) melawan Federasi Malaysia yang didukung Inggris.
Sementara, dalam
kondisi itu, tersiar kabar tentang sakitnya Bung Karno. Situasi semakin runyam
tatkala PKI melancarkan Gerakan 30 September 1965. Tragedi pembunuhan tujuh
jenderal Angkatan Darat tersebut menimbulkan situasi chaos di seluruh negeri.
Kondisi politik dan keamanan hampir tak terkendali.
Pergolakan
politis pada akhir masa Orde Lama juga terjadi di Malang karena aktifitas PKI /
Komunis cukup banyak mempengaruhi masyarakat terutama golongan pemuda. Terjadi
rapat2 umum, demonstrasi, kerusuhan dan bentrokan fisik antara pendukung
Komunis dengan pendukung Pancasila, salah satunya yang terkenal adalah
penyerbuan Gedung Sarinah sekarang. Akhirnya kelompok Komunis dapat dikalahkan
dan melarikan diri ke daerah Blitar sehingga dilakukan operasi militer Sandhi
Yudha yang mengakhiri petualangan Komunis di Indonesia.
Menyadari
kondisi tersebut, Bung Karno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 kepada
Jenderal Soeharto. Ia mengangkat Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando
Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang bertugas mengembalikan keamanan dan
ketertiban. Langkah penertiban pertama yang dilakukan Pak Harto, sejalan dengan
tuntutan rakyat ketika itu, membubarkan PKI.
Bung Karno,
setelah tragedi berdarah tersebut, dimintai pertanggungjawaban di dalam sidang
istimewa MPRS tahun 1967. Pidato pertanggungjawaban Bung Karno ditolak. Orde
Lama dibawah pimpinan Presiden Soekarno berakhir setelah didahului oleh
pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang gagal pada tanggal 30 September
1965.
Dengan berbekal
Surat Perintah tertanggal 11 Maret 1966, Panglima Komando Cadangan Strategis
TNI Angkatan Darat (Kostrad) pada waktu itu, Letjen TNI Soeharto membubarkan
PKI dan organisasi-organisasi masyarakat yang dinaunginya. Kemudian Pak Harto
diangkat selaku Pejabat Presiden. Pak Harto dikukuhkan oleh MPRS menjadi
Presiden RI yang Kedua, Maret 1968.
Gerakan
pembersihan terhadap unsur-unsur PKI ini kemudian berbuntut pada pembunuhan
puluhan (ada pula yang mengatakan ratusan) ribu penduduk Indonesia yang
dicurigai terlibat atau bersimpati pada gerakan komunis. Kuatnya stigma komunis
yang menakutkan banyak orang membuat sampai kini belum pernah ada penyelidikan
independen mengenai korban-korban yang jatuh pada saat itu, meskipun diyakini
tidak semua korban memang terbukti bersalah.
Atas dukungan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang dipimpin oleh Ketuanya saat itu,
Letjen TNI Abdul Harris Nasution, Letjen TNI Soeharto kemudian dikukuhkan
menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia. Kekuasaan Orde Baru dibawah
presiden kedua ini dikukuhkan melalui pemilihan umum tahun 1971.
Sementara
pembangunan ekonomi, selama 22 tahun Indonesia merdeka, praktis dikesampingkan.
Kalaupun ada, pembangunan ekonomi dilaksanakan secara sporadis, tanpa panduan
APBN. Pembangunan dilakukan hanya dengan mengandalkan dana pampasan perang
Jepang.
2.2
Penerapan Demokrasi Orde Lama
Kabinet-Ali-Sastroamidjojo
Pada masa Orde
lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi
dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu kondisi
politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi
sosial-budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah
(inlander) menjadi masyarakat merdeka. Masa orde lama adalah masa pencarian
bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila
diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama. Terdapat
3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945-1950, periode
1950-1959, dan periode 1959-1966.
Orde Lama telah dikenal prestasinya
dalam memberi identitas, kebanggaan nasional dan mempersatukan bangsa
Indonesia. Namun demikian, Orde Lama pula yang memberikan peluang bagi
kemungkinan kaburnya identitas tersebut (Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945). Beberapa peristiwa pada Orde Lama yang mengaburkan identitas nasional
kita adalah; Pemberontakan PKI pada tahun 1948, Demokrasi Terpimpin,
Pelaksanaan UUD Sementara 1950, Nasakom dan Pemberontakan PKI 1965.
Pembentukan
Konstituante dan Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno (1950-1959)
Sebelum Republik Indonesia Serikat
dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan
suatu Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian,
Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, & Negara Sumatera Timur
dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.
Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yg menganut sistem
kabinet parlementer.
Era 1950-1959
adalah di mana presiden Soekarno
memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik
Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6
Juli 1959.
2.3
Kondisi Keadaan Perekonomian Negara Kita Sangat Buruk, Hal Itu Disebabkan
Karena :
1.
Inflasi yang sangat
tinggi, hal ini disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang di
negara kita yang sangat tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu
pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata
uang De Javashe Bank ,mata uang pemerintah Hindia Belanda,dan mata uang
pendudukan Jepang. banyaknya uang yang beredar di negara kita menyebabkan
harga-harga di negara kita menjadi meningkat.
2. Adanya
blockade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu
perdagangan luar negeri RI.
3. Kas
negara kosong.
4. Ekspliotasi
besar-besaran dimasa penjajahan.
Usaha - Usaha yang dilakukan untuk
mengatasi kesulitan ekonomi.
1.
Bangsa kita melakukan
Program Pinjaman oleh menteri keuangan IR.
2. Upaya
melakukan blokade dengan menawarkan bantuan padi sebanyak 500.000 ton ke india
(karena india merupakan Negara yang mempunyai nasib sama seperti Indonesia yang
pernah di jajah) dan india menyerahkan obat-obatan ke Indonesia.
3. Konferensi
Ekonomi pada bulan februari 1946, yang tujuannya untuk memperoleh kesepakatan
yang bulat ketika menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesar, seperti
: masalah produksi, makanan, sandang.
4.
Pembentukan Planning
Board (Badan Perancang Ekonomi ) pada tanggal 19 januari 1947.
Upaya- upaya
tersebut tahun ke tahun terus dilakukan untuk merubah perekonomian Indonesia
sedikit demi sedikit . Dan Pada saat Demokrasi Terpimpin sekitar tahun
1959-1967. Sebagai akibat dari dekrit Presiden 5 Juli 1959 Indonesia
menjalankan sistem demokrasi terpimpin yang isinya segala sesuatu baik stuktur
ekonomi indonesia diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Hal ini di lakukan agar
dapat membawa kemakmuran masyarakat indonesia. Akan tetapi, kebijakan ini belum dapat memperbaiki keadaan kondisi di negara
ini. hal ini di lihat ketika pemerintah menjadikan uang Rp 1.000 menjadi Rp. 1
Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama,
tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi.
Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan
angka inflasi.
Beberapa kebijakan yang diambil
dibawah pemerintahan Soekarno diantaranya :
·
Nasionalisasi Bank Java
menjadi Bank Indonesia
Menghadapi
”watak kolonial” yang masih bercokol terutama di lapangan ekonomi, pemerintah
berupaya mengambil langkah untuk menyelamatkan sektor yang dianggap strategis,
terutama perbankan. Pada tahun 1953, dilakukan nasionalisasi terhadap Bank Java
dan kemudian namanya berubah menjadi ”Bank Indonesia”. Serta membentuk dua
Financial Bank yaitu: Bank Industri Negara (BIN) yang akan membiayai
proyek-proyek indutri; dan Bank Negara Indonesia (BNI) yang menyediakan
foreign-exchange sekaligus membiayai kegiatan impor.
·
Mengamankan usaha-usaha
yang menyangkut harkat hidup orang banyak
Langkah
pemerintah berikutnya adalah mengamankan usaha-usaha yang menyangkut harkat
hidup orang banyak, seperti: balai gadai, beberapa wilayah pertanian yang
penting, pos, telepon, listrik, pelabuhan, pertambangan batu bara dan rel
kereta. Selanjutnya pemerintah membiayai perusahan negara melalui BIN di sektor
produksi semen, tekstil, perakitan mobil, gelas, dan botol.
·
Berusaha memutuskan
kontrol Belanda dalam bidang perdagangan ekspor-impor
Langkah
terakhir pemerintah adalah berusaha memutuskan kontrol Belanda dalam bidang
perdagangan ekspor-impor dengan mendirikan Pusat Perusahaan Perdagangan pada
tahun 1948 untuk mengekspor produk pertanian Indonesia. Pemerintah juga
mendirikan USINDO pada tahun 1956 untuk mengekspor industri manufaktur -yang
dibiayai oleh BIN- dan mengimpor bahan mentah untuk keperluan industri mereka.
·
Serta beberapa
kebijakan lainya yang ditujukan untuk memajukan perekonomian indonesia.
Hampir
seluruh program ekonomi pemerintahan Soekarno kandas di tengah jalan. sistem
ekonomi terpimpin menuntut seluruh unsur perekonomian Indonesia menjadi alat
revolusi. Dalam ekonomi terpimpin, kegiatan perekonomian ditekankan pada
konsepsi gotong royong dan kekeluargaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33
UUD 1945. Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan ekonomi pada masa terpimpin
juga dilandaskan atas strategi dasar ekonomi Indonesia yang diamanatkan dalam
Deklarasi Ekonomi (DEKON) oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret 1963.
Pada masa orde lama ada dua
pelaksanaan :
1.
Masa demokrasi
terpimpin
2.
Masa demokrasi liberal
Demokrasi yang
dipakai adalah demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Demokrasi pada
masa itu telah dinilai gagal dalam menjamin stabilitas politik. Ketegangan
politik demokrasi liberal atau parlementer disebabkan hal-hal sebagai berikut:
1.
Dominanya politik
aliran maksudnya partai politik yang sangat mementingkan kelompok atau
alirannya sendiri dari pada mengutamakan kepentingan bangsa
2. Landasan
sosial ekonomi rakyat yang masih rendah
3.
Tidak mampunya para
anggota konstituante bersidang dalam mennetukan dasar negara.
2.4 Masa Demokrasi
Liberal (1950-1957)
Masa ini
disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan
prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar
sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez
passer.Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan
pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya
sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk
mengatasi masalah ekonomi, antara lain :
·
Gunting Syarifuddin,
yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah
uang yang beredar agar tingkat harga turun.
·
Nasionalisasi De
Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th
1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
·
Program Benteng
(Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong
importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan
membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada
importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi
agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun
usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan
tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
·
Sistem ekonomi Ali-Baba
(kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu
penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha
non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan
pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program
ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman,
sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
·
Pembatalan sepihak atas
hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak
pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, akan tetapi pengusaha-pengusaha
pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.
2.5 Masa Demokrasi
Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat
dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi
terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme
(segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan
membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi
(Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil
pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia,
antara lain :
1.
Devaluasi yang
diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang. Uang kertas pecahan Rp
500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100,dan semua
simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
2. Pembentukan
Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia
dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi
perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.
3.
Devaluasi yang
dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1.
Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama,
tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi.
Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan
angka inflasi.
2.6 Masalah Yang Dihadapi
Pada Masa Pemerintahan Soekarno
1. Selama
Orde Lama telah terjadi berbagai penyimpangan, dimana ekonomi terpimpin yang
mula-mula disambut baik oleh bung Hatta, ternyata berubah menjadi ekonomi
komando yang statistik (serba negara). Selama periode 1959 – 1966 ini
perekonomian cepat memburuk dan inflasi merajalela karena politik dijadikan
panglima dan pembangunan
ekonomi
disubordinasikan pada pembangunan politik. (Mubyarto, 1990).
2. Ada
hubungan yang erat antara jumlah uang yang beredar dan tingkat harga (Stephen
Genville dalam Anne Booth dan McCawley, ed., 1990).
Tahun
|
DJUB
(%)
|
Dharga
(%)
|
1960
|
39
|
19
|
1961
|
42
|
72
|
1962
|
99
|
158
|
1963
|
95
|
128
|
1964
|
156
|
135
|
1965
|
280
|
595
|
1966
|
763
|
635
|
Sumber
: Bank Indonesia, Laporan Tahunan jakarta, Berbagai Edisi.
Selama
tahun 60-an sumber penciptaan uang oleh sektor pemerintah merupakan penyebab
terpenting dari naiknya jumlah uang yang beredar.
3.
Tahun 1960-an cadangan
devisa yang sangat rendah mengakibatkan timbulnya kekurangan bahan mentah dan suku cadang yang
masih harus diimpor dan diperkirakan dalam tahun 1966 sektor industri hanya
bekerja 30% dari kapasitas yang ada (Peter McCawley dalam Anne booth dan Peter
McCawley, ed., 1990).
2.7 Rencana dan
Kebijaksanaan Ekonomi
Rencana :
pembangunan nasional semesta berencana (PNSB) 1961-1969. Rencana pembangunan
ini disusun berlandasarkann “Manfesto Politik 1960” untuk meningkatkan
kemakmuran rakyat dengan azas ekonomi terpimpin.
Faktor yang
menghambat/ kelemahannya antara lain :
1.
Rencana ini tidak
mengikuti kaidah-kaidah ekonomi yang lazim.
2. Defisit
anggaran yang terus meningkat yang mengakibatkan hyper inflasi.
3.
Kondisi ekonomi dan
politik saat itu: dari dunia luar (Barat) Indonesia sudah terkucilkan karena
sikpanya yang konfrontatif. Sementara di dalam negeri pemerintah selalu
mendapat rongrongan dari golongan kekuatan politik “kontra-revolusi” (Muhammad
Sadli, Kompas, 27 Juni 1966, Penyunting Redaksi Ekonomi Harian Kompas, 1982).
Beberapa kebijaksanaan ekonomi –
keuangan:
1.
Dengan Keputusan
Menteri Keuangan No. 1/M/61 tanggal 6 Januari 1961: Bank Indonesia dilarang
menerbitkan laporan keuangan/ statistik keuangan, termasuk analisis dan
perkembangan perekonomian Indonesia.
2. Pada
tanggal 28 Maret 1963 Presiden Soekarno memproklamirkan berlakunya Deklarasi
Ekonomi dan pada tanggal 22 Mei 1963 pemerintah menetapkan berbagai peraturan
negara di bidang perdagangan dan kepegawaian.
3. Pokok
perhatian diberikan pada aspek perbankan, namun nampaknya perhatian ini
diberikan dalam rangka penguasaan wewenang mengelola moneter di tangan
penguasa. Hal ini nampak dengan adanya dualisme dalam mengelola moneter.
(Suroso, 1994).
4.
Kegagalan-kegagalan
dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak
menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek
mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik
konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga
salahsatu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang
bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam
politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain.
2.8 Bukti Kemegahan
Indonesia Peninggalan Orde Lama
1.
MASJID ISTIQAL
Masjid Istiqlal
adalah masjid yang terletak di pusat ibukota negara Republik Indonesia,
Jakarta. Masjid ini adalah masjid terbesar di Asia Tenggara. Masjid ini
diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Ir. Sukarno di mana
pemancangan batu pertama, sebagai tanda dimulainya pembangunan Masjid Istiqlal
dilakukan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1951. Arsitek Masjid
Istiqlal adalah Frederich Silaban.Yang Seorang Kristen, dengan komplek gereja
kathredal di depannya,masjid ini berserta kathredal di depannya dapat
melambangkan persatuan etnis,suku,dan agama
2.
MONAS (MONUMEN
NASIONAL)
Monumen Nasional
atau yang populer disingkat dengan Monas atau Tugu Monas adalah monumen
peringatan setinggi 132 meter (433 kaki) yang didirikan untuk mengenang
perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari
pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada
tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah presiden Sukarno, dan monumen ini
dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang
dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang
menyala-nyala. Monumen Nasional yang terletak tepat di tengah Lapangan Medan
Merdeka, Jakarta Pusat. Monumen dan museum ini dibuka mulai pukul 08.00 - 15.00
Waktu Indonesia Barat setiap hari sepanjang pekan, kecuali hari senin pada
pekan terakhir setiap bulannya monumen ini tutup. Dirancang oleh 2arsitek,
salah satu nya arsitek nomor 1 Indonesia, Silaban dan R. M. Soedarsono,Bahkan
saat ini tugu ini dilengkapi berbagai fasilitas seperti ruangan bawah tanah
seperti bunker dan berbagai peninggalan sejarah, budaya dan lain-lain Bangsa
dan Negara Indonesia. didalam bangunan ini terdapat beberapa objek yang terbuat
dari emas.
3.
ISTANA BOGOR
Merupakan salah
satu dari enam Istana Presiden Republik Indonesia yang mempunyai keunikan
tersendiri. Keunikan ini dikarenakan aspek historis, kebudayaan dan fauna yang
menonjol. Salah satunya adalah adanya rusa – rusanya yang indah yang
didatangkan langsung dari Nepal dan tetap terjaga dari dulu sampai sekarang.
Saat ini sudah menjadi trend warga
Bogor dan sekitarnya setiap hari Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya berjalan-
jalan diseputaran Istana Bogor sambil memberi makan rusa- rusa indah yang hidup
di halaman Istana Bogor dengan wortel yang diperoleh dari petani- petani
tradisional warga Bogor yang selalu siap sedia menjajakan wortel- wortel
tersebut setiap hari libur.
2.9
pola kebijakan ekonomi orde lama
Pola.Kebijakan.Ekonomi.Orde.lama.Pada
awal kemerdekaan tahun 1945-1949, ekonomi nasional mengalami kemandegan karena
rakyat Indonesia sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan. Seluruh potensi
yang ada di kerahkan untuk mendukung pejuangan agar kemerdekaan yang telah di
proklamirkan dapat dipertahankan. Baru setelah indonesia benar-benar memperoleh
kemerdekaaan secara de fakto dan de jure dari penjajah Belanda dan Jepang,
pemerintahan Indonesia yang terbentuk mulai memfokuskan kinerjanya pada
masalah-masalah perekonomian. Namun pada waktu itu, Indonesia yang baru saja
merdeka dari tangan penjajah terjebak di antara dua kutub ideologis, yaitu
Kapitalisme dan Komunisme.
Dua kutub tersebut menjadi suatu
keniscayaan dari pengutuban ideologi politik pasca perang, Amerika serikat di
kubu Kapitalis, dan Uni Soviet di kubu Komunis. Bisanya negara-negara bekas
jajahan termasuk Indonesia, secara ideologi politik sangat berdekatan dengan
nilai-nilai sosialisme, karena sifat-sifat anti-imperialismenya. Pada waktu itu
di Indonesia sendiri, terjadi perbedaan pandangan dan polemik mengenai
pembangunan ekonomi pasca kemerdekaan. Perbedaan pandangan ini berkisar antara
aliran “revolusi belum selesai” dan “revolusi telah selesai”. Saat itu, ada
pendapat yang di pelopori oleh Bung Karno, “bahwa revolusi Indonesia belum
selesai, yaitu dengan mengusir imperialisme dan menghapuskan feodalisme. Selama
dua fenomena ini belum diselesaikan, maka Indonesia belum siap membangun”.
Pendapat lain yang di pelopori oleh bung Hatta, lebih berpendapat, “bahwa semua
kegiatan revolusi hendaknya di hentikan segera agar pemerintah bisa melakukan
konsolidasi untuk memulai pembangunan ekonomi” .
Tampaknya dari kedua pendapat yang di pelopori
oleh para fonding father tersebut, mungkin pendapat yang dapat di terima pada
saat itu oleh pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia secara rasional adalah
pendapat dari Bung Hatta. Karena yang patut disadari adalah bahwa setelah
Indonesia merdeka dari bangsa-bangsa imperialis, negara Indonesia bisa
dikatakan sangat minim Sumber Daya Modal yang akan digunakan untuk membangun
kembali perekonomian Indonesia yang hancur di sebabkan oleh penjajahan tiga
setengah abad lamanya. Untuk itulah, pendapat dari Bung Hatta sangat besar
sekali pengaruhnya bagi kebijakan ekonomi Indonesia, sehingga pendapat tersebut
diimplementasikan secara pragmatis dalam periode Demokrasi Parlementer
1950-1957 . Pada periode ini,
pemerintahan di pimpin oleh seorang Perdana Menteri M. Natsir yang berasal dari
Partai Masyumi.
Kebijaksanaan ekonomi pada periode kabinet
Natsir beranggapan bahwa, pertama : modal asing diperlukan oleh perekonomian
Indonesia, kedua : modal asing dapat di awasi dengan melalui peraturan
pemerintah, ketiga : nasionalisasi perusahaan asing tidak ada gunanya apabila
modal asing belum bisa di gantikan oleh perusahaan-perusahaan pribumi yang
mampu mempertahankan tingkat produktivitas dan efisiensi tehnik serta manajemen
yang setara. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, sebagai Menteri Perdagangan dan
Industri pada peiode demokrasi parlementer juga berpendapat, bahwa “negara
harus memainkan peran yang menentukan, terutama pada tahap awal pembangunannya
dan bahwa pengusaha-pengusaha asing mutlak harus di awasi karena belum terdapat
kelompok-kelompok pengusaha yang kreatif dari kalangan bangsa Indonesia.sendiri”
. Dari Kebijakan ekonomi yang telah di keluarkan oleh pemerintah Indonesia
pasca kemerdekaan, terlihat sangat jelas sekali nilai-nilai nasionalisme yang
terkandung dalam kebijakan “ekonomi nasional” Indonesia. Dalam hal ini banyak
pengamat ekonomi di Indonesia menyebutkan bahwa periode tersebut adalah periode
“nasionalisme ekonomi” yang berarti mencakup tiga dimensi pembangunan ekonomi
Indonesia. Pertama, suatu perekonomian yang beragam dan stabil, yang berarti di
tiadakannya ketergantungan yang besar kepada ekspor bahan mentah. Kedua, suatu
perekonomian yang sudah berkembang dan makmur atau pembangunan ekonomi.
Ketiga, suatu perekonomian dimana satu
bagian yang penting dari pemilikan, pengawasan dan pengelolaan di bidang
ekonomi berada di tangan golongan pribumi atau negara Indonesia, yang berarti
pengalihan penguasaan dan pengelolaan atas kegiatan-kegiatan ekonomi dari
tangan orang-orang barat dan Cina ke tangan orang-orang Indonesia. Untuk
melaksanakan kebijakan nasionalisme ekonomi, pemerintahan pasca kemerdekaan
melaksanakan proteksi, satu di antara beberapa keputusan yang di ambil oleh
pemerintah Indonesia adalah menentukan dan memilih importir-importir yang layak
di beri bantuan pemerintah. Para pengusaha yang dapat melalui penyaringan itu
dan berhak atas bantuan pemerintah, biasanya dinamakan importir-importir
“Benteng”.
Secara garis besar, kebijakan yang telah
di ambil oleh pemerintahan pasca kemerdekaan sebenarnya banyak memberikan
perubahan-perubahan mendasar dalam kegiatan pembangunan ekonomi, hal ini
terbukti dengan munculnya kegiatan sektor informal yang menjadi soku guru
perekonomian Indonesia saat itu. Di sektor perdagangan, pemerintah melakukan
tindakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Perusahaan di ambil oleh pemerintah,
dan seluruh kegiatan ekspor dan impor di tangani perusahaan negara. Kebijakan
ini memberikan kemudahan bagi industri kecil untuk mendapatkan bahan baku.
Industri kecil, terutama tekstil berkembang pesat. Namun akibat perbedaan
pandangan mengenai perananan perusahaan swasta dan asing dalam mendongkrak
perekonomian di Indonesia, muncul polemik antara kelompok moderat dan
konservatif yang di wakili oleh Partai Masyumi dan PSI, yang saat itu berada
pada posisi pucuk pememerintahan, dengan kerlompok radikal yang di wakili oleh
partai ultra nasionalis radikal, yang menghendaki perubahan struktural yang
mendasar dalam perekonomian .
Akibat polemik yang berkelanjutan
mengenai model pembangunan ekonomi yang sesuai di Indonesia pada awal
kemerdekaan menimbulkan konsekwensi langsung dengan tidak adanya kontinuitas,
karena pemerintahan atau kabinet seringkali mengalami pergantian dan tidak
mempunyai waktu yang cukup untuk mengimplementasikan program-programnya dan
jatuh sebelum bekerja. Sistem pemerintahan parlementer di Indonesia waktu itu
sesungguhnya tidak sejalan dengan subtansi demokrasi .
Yang lebih parah lagi adalah pembangunan
ekonomi di Indonesia pasca kemerdekaan selalu gagal di karenakan konflik yang
berlangsung antara dua kelompok yang menganut dua pandangan yang saling
bertentangan mengenai kebijakan ekonomi, pimpinan politik yang konservatif
pragmatis lawan pimpinan politik ultra-nasionalis radikal .
Konflik ini hampir-hampir tak pernah
menghasilkan konsensus nasional. Malahan yang terjadi, seperti yang secara
ekstrem di kemukakan oleh Sutter, adalah bahwa kedua kelompok itu seringkali
“saling menjegal dan pemerintah (seringkali) tetap mandeg dan tidak mampu
menangani masalah (ekonomi) tertentu” . Adanya konflik tersebut (paling tidak
untuk sebagian) menyebabkan patronase politik tersebar luas di antara ke-27
partai politik selama berlangsungnya periode ini, yang sekitar 20 di antaranya
memegang kekuasaan yang besar pada tingkat nasional dengan menggunakan
cara-cara yang sangat mengagumkan di dalam kabinet dan birokrasi .
Dalam lingkungan seperti inilah klik-klik,
dalam hal ini partai-partai politik, yang merupakan saluran yang jelas,
merupakan satuan-satuan utama dalam proses politik dan menggalakan fungsi
patronase dalam masyarakat . Puncak dari permasalahan tersebut akibat konflik
yang berkepanjangan mengenai pembangunan ekonomi, telah mencapai klimaks-nya
ketika pada tahun 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5
Juli i959, yang mengakhiri sistem demokrasi parlementer dan menggantinya dengan
Demokrasi Terpimpin 1959-1965. Pada periode demokrasi terpimpin terkenal suatu
istilah MANIPOL-USDEK yang dirinci oleh Dr. Roeslan Abdulgani, yang memilik
arti, UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Bangsa
Indonesia, sebagai suatu kebijakan baru mengenai pembangunan ekonomi di negara
Indonesia.
Dalam fase pertama Demokrasi Terpimpin
(1960-1963) peran elit Angkatan Darat Indonesia yang di pengaruhi oleh paham
neo-Keynesian tampak jelas, dalam fase kedua (1963-1965) di tandai oleh peran
sentral yang di mainkan oleh PKI dalam kehidupan politik. Inisiatif bergeser
dari Angkatan Darat, yang terutama sibuk dengan usaha mengkonsolidasikan apa
yang telah di capainya dan untuk mempertahankan posisinya, kepada Presiden
Soekarno dan PKI yang mendorong kebijaksanaan-kebijaksanaan yang radikal dan
militan di dalam negeri maupun gelanggang internasional. Situasi ini pada
akhirnya mengakibatkan ambruknya hubungan segitiga dan keseimbangan kekuasaan antara
Presiden Soekarno, Angkatan Darat dan PKI, ketika enam Jenderal Angkatan darat
dibunuh secara keji dalam suatu percobaan “kup” yang dilancarkan oleh Gerakan
30 September (G.30/S), peristiwa yang paling berdarah dalam sejarah Indonesia .
Sementara saat demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno tampil menjadi penguasa yang otoriter, angkatan darat secara mantap meluaskan dan memperkukuh kekuasaan politiknya dan partai-partai politik praktis tidak berdaya dan semakin lemah, kecuali PKI yang memperluas pengaruh politiknya di bawah perlindungan Presiden Soekarno . Tampak jelas sekali, bahwa pada periode demokrasi terpimpin ini politik telah menjadi sedemikian rupa, sehingga politik menjadi panglima, dan jalan sosialisme lebih dikembangkan dengan cara manasionalisasi hampir seluruh perusahaan swasta dan asing yang berada di seluruh Indonesia. Kiranya apa yang menjadi polemik awal antara Soekarno dan Hatta mengenai “revolusi belum selesai” dan “revolusi sudah selesai” semakin menjadi-jadi pada periode ini. Soekarno yang mengangkat dirinya sebagi presiden seumur hidup, kian memantapkan slogan-slogannya tentang revolusi yang abadi.
Sementara saat demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno tampil menjadi penguasa yang otoriter, angkatan darat secara mantap meluaskan dan memperkukuh kekuasaan politiknya dan partai-partai politik praktis tidak berdaya dan semakin lemah, kecuali PKI yang memperluas pengaruh politiknya di bawah perlindungan Presiden Soekarno . Tampak jelas sekali, bahwa pada periode demokrasi terpimpin ini politik telah menjadi sedemikian rupa, sehingga politik menjadi panglima, dan jalan sosialisme lebih dikembangkan dengan cara manasionalisasi hampir seluruh perusahaan swasta dan asing yang berada di seluruh Indonesia. Kiranya apa yang menjadi polemik awal antara Soekarno dan Hatta mengenai “revolusi belum selesai” dan “revolusi sudah selesai” semakin menjadi-jadi pada periode ini. Soekarno yang mengangkat dirinya sebagi presiden seumur hidup, kian memantapkan slogan-slogannya tentang revolusi yang abadi.
Kekuasaannya semakin tersentralistik,
semua surat kabar di beri keleluasaan untuk menyediakan kolom penyebarluasan
ajaran revolusi Soekarno. Setiap orang, kelompok ataupun partai politik yang
tidak menyetujui ataran-aturannya di anggap “kontra-revolusioner”, lalu di
tangkap dan di berangus, dan beliau memenuhi penjara-penjara dengan lawan-lawan
politiknya. Namun di balik itu semua, tanpa di sadari akibat kebijakan politik
“revolusioner” yang di jalankan dalam demokrasi terpimpin ini, bencana ekonomi
sedang menghadang negara Indonesia. Sikap masa bodoh pemerintahan Soekarno
terhadap soal-soal ekonomi, tidak konsistennya rencana-rencana ekonomi yang
silih berganti dan buruknya implementasi kebijaksanaa ekonomi merupakan
penyebab kekacauan di bidang ekonomi. Indeks biaya hidup di negara Indonesia
membumbung tinggi dari basis 100 dalam tahun 1957 menjadi 36.000 pada tahun
1965. Jumlah uang dalam peredaran naik dari 30 miliar hingga hampir 1 triliun
rupiah dalam periode yang sama itu. Pada akhir tahun 1965, defisit anggaran
membengkak menjadi jumlah yang amat besar, 1,5 triliun rupiah, dan Indonesia
mulai mengabaikan pembayaran hutang luar negerinya. Bagian terberat dari
dislokasi ekonomi disebabkan oleh para pekerja di lingkungan white collar
(kertas putih) dan blue collar (kertas biru) wliayah perkotaan.
Di banyak bagian daerah pedalaman, para
petani menimbun hasil panen mereka, menukar produk mereka kepada
pengusaha-pengusaha kecil. Dan di mana dan kapan mereka dapat membayar hutang
mereka dengan mata uang yang rendah nilainya. Tetapi petani juga harus membayar
banyak karena sangat kurangnya pupuk dan pestisida yang membuat berkurangnya
hasil pertanian, selain itu juga karena situasi dan lingkungan pedesaan yang
semakin terancam dan kurang aman yang di sebabkan oleh iklim politik yang di
warnai dengan gelombang pembunuhan . Pada malam peristiwa G.30/S, rupiah tidak
lebih bernilai daripada kertas yang dicetak, memang biaya mencetak uang rupiah
melampaui nilai uang yang tercetak . Tak dapat di sangkal, sebagaimana diamati
oleh seorang agronomis, “Indonesia, terpuruk di karenakan terjadinya
mis-manajemen selama lebih dari satu dekade” .
Bung Hatta yang ikut menandatangani proklamasi
kemerdekaan Republik Indonesia dengan Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945,
dan kemudian pecah jalan dengan Soekarno, memberikan tanggapan, “Nasib
Indonesia kini lebih suram dibanding dengan waktu rezim kolonial Belanda” .
Akhirnya pasca kejadian G.30/S, di tingkatan bawah, rakyat dan mahasiswa dengan
slogan “Tiga Tuntutan Rakyat” (Tritura) meminta Presiden Soekarno mundur dari
jabatannya, karena dinilai telah gagal dalam membangun perekonomian Indonesia,
dan di tingkat elit terjadi “kup” yang mengakibatkan di sisihkannya Soekarno
dari kehidupan politik, penghancuran total PKI beserta semua organisasinya, dan
tampilnya militer secara dominan dalam kehidupan politik. Maka berakhirlah masa
Orde Lama dengan membawa “drama revolusinya yang belum selesai”.
2.10
Kelebihan dan Kelemahan Kepemerintahan Soekarno
Kelebihan
1.
Nasionalisasi Bank Java
menjadi Bank Indonesia.
3. Berusaha
memutuskan kontrol Belanda dalam bidang perdagangan ekspor-impor
Serta beberapa kebijakan lainya yang ditujukan untuk memajukan
perekonomian indonesia.
4. Sejak
tahun 1955, pembangunan ekonomi mulai meramba ke proyek-proyek besar. Hal ini
dikuatkan dengan keluarnya kebijakan Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun
(1961). Kebijakan ini berisi rencana pendirian proyek-proyek besar dan beberapa
proyek kecil untuk mendukung proyek besar tersebut.
5. Rencana
ini mencakup sektor-sektor penting dan menggunakan perhitungan modern. Namun
sayangnya Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun ini tidak berjalan atau
dapat dikatakan gagal karena beberapa sebab seperti adanya kekurangan devisa
untuk menyuplai modal serta kurangnya tenaga ahli.
6. Dapat
menghasilkan rencana produksi lima tahun yang dikenal dengan nama Kasimo Plan.
7. Melakukan
Kebijakan atas pemotongan nilai mata uang.Keuntungan dari kebijakan ini adalah
rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp. 2,50 ke atas hanya
orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat
mengurangi jumlah uang yang beredar ,maka pemerintah mendapat kepercayaan dari
pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar Rp. 200 juta.
8. Dapat
menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.
9. Para
pengusaha pribumi secara bertahap dapat berkembang menjadi maju.
10.
Dapat bekerjasama
antara pengusaha pribumi dan non pribumi dalam memajukan perekonomian
Indonesia.
Kelemahan
1.
Terjadinya pengeluaran
besar-besaran yang bukan ditujukan untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
melainkan berupa pengeluaran militer untuk biaya konfrontasi Irian Barat, Impor
beras, proyek mercusuar, dan dana bebas (dana revolusi) untuk membalas jasa
teman-teman dekat dari rezim yang berkuasa.
2. Perekonomian
juga diperparah dengan terjadinya hiperinflasi yang mencapai 650%. Selain itu
Indonesia mulai dikucilkan dalam pergaulan internasional dan mulai dekat dengan
negara-negara komunis.
3. Adanya
blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan
luar negri RI.
4. Kas
negara kosong.
5. Buruk
nya perekonomian karena Pengusaha pribumi kalah dalam bersaing dengan pengusaha
nonpribumi yang di sebabkan perekonomian di serahkan pada pasar sesuai
teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer.
6. Pembentukan
Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia
dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi
perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-barang naik 400%.
7. Devaluasi
yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp
1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah
lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih
tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah
meningkatkan angka inflasi.
8. Kegagalan-kegagalan
dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak
menghemat pengeluaran-pengeluarannya.
9. Pada
masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga
sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara
Barat.Sekali lagi, ini juga salah satu konsekuensi dari pilihan menggunakan
sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke
Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain.
10.
Beredarnya
lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali.
BAB
III
ANALISIS
Ir.Soekarno seorang Proklamator RI yang dikenal sebagai seorang yang idealis dengan
Komitmen nya yang tinggi untuk menyejahterakan rakyat dan membebaskan
imperalisme dan kolonialisme barat. Ir.Soekarno seorang komunikator yang ulung
dengan paham nasionalisme, islamisme dan komunisme dan menyebarkan paham
marxisme ini memperoleh kesuksesan dengan merumuskan ajaran marhaenisme
/marxisme dan tidak hanya itu beliau adalah sang pendiri partai nasional
indonesia atau yang disebut juga dengan
(PNI),ir soekarno juga telah banyak berjasa kepada negara ini sang pencetus
pancasila sebagai dasar negara ini berhasil memproklamirkan kemerdekaan RI pada
17 agustus 1945,dan beliau juga merupakan seorang pencetus adanya KAA tahun
1955 di bandung ,dalam memipin sebuah negara tidak lah semudah membalikan
telapak tangan ,ada beberapa kegagalan yang dialami ir Soekarno selama menjabat
sebagai presiden RI yaitu gagal mempersatukan irian barat dan gagalnya
menangani krisis politik yang melanda tahun 1966.
pada tahun ini juga dari segi ekonomi
terdapat pernyataan penolakan soekarno terhadap berbagai bantuan asing karena
paham nasionalisme yang dianut inilah yang dapat diartikan dengan keyakinan
bahwa pembangunan di indonesia termasuk dalam bidang ekonomi harus berasal dari
diri bangsa itu sendiri dan pada akhirnya pada tahun ini pun terjadi inflasi sebesar
600%
Pertahun dan pada akhirnya membuat
kekacauan ekonomi di indonesia.keadaan ini diperparah dengan eksploitasi SDM
dan SDA secara besar-besaran yang berakibat pada perekonomian
diindonesia,kesalahan lagi dalam masa pemerintaha soekarno adalah penerapan
sistem ekonominya yang menggunakan sistem ekonomi liberal dimana pengusaha
pribumi masih lemah bersaing dengan nonpribumi,dan pada akhirnya malah
memperburuk ekonomi setelah kemerdekaan,dalam upaya mengatasi anjloknya ekonomi
indonesia pada saat itu dengan menerapkan nasionalisasi bank de javasche bank
dan mengurangi jumlah uang yang beredar agar harga turun (gunting
syarifudin),dan penerapan sistem perekonomian ali baba yang menyediakan kredit
lisensi bagi usaha swasta nasional.namun sistem ini pun harus kandas karena
program ini tidak berjalan dengan baik dan kurangnya pengalaman pada pengusaha
pribumi.
Dan pada akhirnya sistem sistem
tersebut dirubah menjadi masa demokrasi terpimpin
Yang menerapkan pembentukan
deklarasi ekonomi ,devaluasi ,dan proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah
yang kemudian gagal lagi karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran
pengeluarannya,sekali lagi ini adalah konsekuensi dari pilihan menggunakan
sisteem demokrasi terpimpin yang selalu berkiblat pada sosialis
BAB
IV
PENUTUP
3.1
Kesimpulan
Pada masa perekonomian indonesia orde lama ,setelah kemerdekaan hingga
tahun 1965 perekonomian indonesia memasuki era sulit,karena bangsa indonesia
mengalami pergolakan sosial politik dan keamanan yang sangat dahsyat sehingga
pertumbuhan ekonomi kurang mendapat perhatian pada saat itu perekonomian
indonesia masih sangat lah minim dan perusahaan perusahaan pada saat itu
mayoritas dimiliki oleh asing,keadaan ini diperparah dengan eksploitasi SDA dan
SDM di indonesia oleh asing sehingga makin memperburuk ekonomi indonesia pada
masa itu ,Soekarno memang telah menciptakan suatu konsep untuk menyatukan
bangsa dengan pancasilanya bahkan dengan pancasila ini semua yang berbeda –
beda merasa satu dan kesatuan,menimbulkan sikap kebersamaan gotong royong dan
beliau merupakan proklamator kemerdekaan untuk Negara Indonesia. namun walau
bagaimana pun seorang pemimpin politik tentu memiliki kekurangan yang menjadi
kehancuran kepemimpinanya,namun dari sekian banyak kekurangannya yang dimiliki
hendaknya kekurangan ini menjadi pelajaran untuk pemimpin selanjutnya.
DAFTAR
PUSTAKA
http://nohfendi.blogspot.com/2013/01/contoh-kasuskepemimpinan.html
Nalia,Wahyu.2011. Sejarah Presiden Pertama Negara.
http://wahyunalia.blogspot.com/2011/06/sejarah-presiden
pertamanegara.html
Zhepa, Rusdi. 2012. Perkembangan pemerintah orde lama orde baru dan
reformasi.
http://rushdiezhepa.wordpress.com/2012/08/23/perkembangan-pemerintah-orde-lama-orde-baru-dan-reformasi/
http://onlinebuku.com/2009/03/06/sejarah-perekonomian-indonesia/
http://wikipedia.com/sejarah-perekonomian-indonesia/
http://farm4.static.flickr.com/3475/3863058767_5e0036314a.jpg
